MK Segera Tentukan Kelanjutan Gugatan Rizal Ramli soal "Presidential Threshold"

Kompas.com - 05/10/2020, 21:10 WIB
Rizal Ramli di Kampus STIE Sebelas April Sumedang, Jumat (8/2/2019). KOMPAS.com/AAM AMINULLAHRizal Ramli di Kampus STIE Sebelas April Sumedang, Jumat (8/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) segera membahas kelanjutan perkara pengujian ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemili melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Uji materi ketentuan tersebut dimohonkan oleh Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

"Hakim panel akan melaporkan kepada sembilan orang hakim dalam rapat permusyawaratan hakim bagaimana kelanjutan sikap Mahkamah atau sikap Majelis terhadap permohonan ini," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang perbaikan permohonan yang digelar Senin (5/10/2020), dilihat dari siaran YouTube MK RI.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Perludem soal Parliamentary Threshold di UU Pemilu

"Saudara prinsipal, saudara kuasa hukum tinggal menunggu nanti ada pemberitaan dari panitera," tuturnya.

Dalam persidangan tersebut, Rizal Ramli sebagai pemohon kembali menekankan pentingnya penghapusan ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu.

Sebab, selain dirinya, Rizal menganggap banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan karena tak bisa mencalonkan diri sebagai presiden lantaran terganjal ketentuan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pak Hakim, saya mengajukan (gugatan) threshold ini karena merasa dirugikan. Tahun 2009 saya didukung 12 partai yang lolos verifikasi, memiliki wakil-wakil di DPR, ada yang DPRD sampai 800-900 (anggota), namanya blok perubahan, tetapi tidak cukup threshold-nya" kata Rizal.

"Rakyat Indonesia tidak punya kesempatan memilih karena aturan threshold yang basisnya itu kriminal," tuturnya.

Baca juga: PDI-P Rekomendasikan Presidential Threshold Tetap 20 Persen

Rizal juga mengatakan bahwa sebagaimana bunyi konstitusi, tujuan bernegara adalah untuk mencerdaskan, memakmurkan bangsa. Tetapi, sulit untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut jika pemilihan kepala negara masih harus mensyaratkan presidential threshold.

Menurut Rizal, sudah banyak negara yang meghapus ketentuan tersebut. Oleh karenanya, kepada hakim, ia meminta hal yang sama dengan membatalkan ketentuan dalam UU Pemilu yang mengatur ambang batas presiden.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.