Kompas.com - 05/10/2020, 20:51 WIB
Seorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahSeorang buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020). Pada aksinya itu mereka menolak pengesahan RUU Cipta Kerja dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/pras.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang kilat dan senyap menunjukkan pemerintah dan DPR tak berempati kepada masyarakat.

Ia mengatakan, di masa pandemi semestinya DPR dan pemerintah kompak mencari solusi atas pandemi Covid-19.

"Masa pandemi yang semestinya harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dan DPR untuk mencari solusi atas pandemi justru jadi pilihan strategis untuk meloloskan RUU Cipta Kerja," kata Lucius melalui pesan singkat, Senin (5/10/2020).

Baca juga: UU Cipta Kerja Hapus Hak Libur Pekerja 2 Hari dalam Seminggu

"Mereka tak peduli pada keinginan dan aspirasi berbagai pihak yang menganggap substansi RUU itu masih dipenuhi masalah," lanjut Lucius.

Ia menambahkan cepatnya pembahasan RUU Cipta Kerja tak layak dianggap prestasi sebab bertentangan dengan keinginan rakyat.

Lucius mengatakan, rakyat yang diwakili DPR jelas menentang pembahasan dan pengesahan RUU tersebut karena merugikan mereka yang kebanyakan merupakan kelas pekerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menambahkan pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja sekaligus menunjukkan DPR dan pemerintah tak memedulikan aspirasi masyarakat.

Hal itu juga tercermin dalam proses pembahasan yang kerap dilakukan diam-diam tanpa melibatkan perwakilan masyarakat.

Karena itu, Lucius mengatakan, DPR dan Pemerintah tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat di tengah pandemi dengan membahas dan mengesahkan RUU tersebut.

Baca juga: Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Utamakan Kepentingan Nasional

"Jika DPR dan pemerintah secara tulus peduli pada nasib rakyat di tengah pandemi, maka RUU Cipta Kerja yang masih bermasalah tak pantas menjadi hadiah bagi rakyat di tengah pandemi," kata Lucius.

"Alih-alih membawa suasana optimisme dalam hidup, kehadiran RUU ini justru menghunjam rasa pesimisme pada rakyat yang tengah berjuang di tengah pandemi," lanjut dia.

Diberitakan, DPR mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna, Senin ini.

Sejumlah pihak, di antaranya kelompok buruh dan akademisi, menentang disahkannya UU tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 60 Juta Dosis, Bisa Dipakai Seluruh Kabupaten/Kota

Nasional
Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Wilayah PPKM Level 2 di Sulawesi

Nasional
Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Resmikan Pabrik Hot Strip Mill 2 Krakatau Steel, Jokowi Ingin Impor Baja Ditekan

Nasional
Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Kapasitas Pengunjung Fasilitas Umum, Kegiatan Seni, hingga Resepsi Pernikahan di Luar Jawa Bali Dibatasi 25 Perseen

Nasional
Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Kemenkes: Jika Ada Oknum Tawarkan Vaksinasi Dosis Ketiga, Laporkan!

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Diperiksa KPK, Anies: Saya Akan Sampaikan Semua yang Dibutuhkan

Nasional
Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Mengkritisi Angka 3.830 Orang Positif Covid Berkeliaran di Jalan-jalan

Nasional
Polri: Irjen Napoleon Masuk ke Sel Muhammad Kece dengan Cara Tukar Gembok

Polri: Irjen Napoleon Masuk ke Sel Muhammad Kece dengan Cara Tukar Gembok

Nasional
Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Berikut Nama-namanya...

Komisi III DPR Pilih 7 Calon Hakim Agung, Berikut Nama-namanya...

Nasional
Ini Daftar Wilayah PPKM Level 2 di NTT dan NTB hingga 4 Oktober

Ini Daftar Wilayah PPKM Level 2 di NTT dan NTB hingga 4 Oktober

Nasional
Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 262,3 Juta Vaksin Covid-19

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 262,3 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Daftar Wilayah Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Daftar Wilayah Level 2 di Kalimantan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.