Kompas.com - 05/10/2020, 18:52 WIB
Ilustrasi kafein. Konsumsi kafein terlalu berlebihan bisa memicu risiko kemandulan. ShutterstockIlustrasi kafein. Konsumsi kafein terlalu berlebihan bisa memicu risiko kemandulan.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang menutup paksa empat tempat makan setelah kedapatan melanggar aturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakkumda) Satpol PP Kota Tangerang Ghufron Falfeli mengatakan, tempat makan jenis kafe dan rumah makan di Karang Tengah dan Ciledug tersebut ditutup sementara karena tidak mematuhi aturan jaga jarak di masa pandemi Covid-19.

"Kemarin hari Sabtu kami bergerak dengan Dispora, kami menutup paksa 4 titik kafe dan rumah makan," ujar Ghufron saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/10/2020).

Ghufron mengatakan, dalam Peraturan Wali Kota Nomor 70 dan 78 Tahun 2020 dinyatakan bahwa tempat usaha yang melanggar protokol ditutup sementara selama 1x24 jam.

Baca juga: Layani Pembeli Makan di Tempat, 3 Tempat Makan di Tebet Ditutup Tiga Hari

Tempat makan itu bisa dibuka kembali setelah pemilik usaha membayar denda. Adapun denda yang harus dibayar berdasarkan Perwal 70 Tahun 2020 adalah sebesar Rp 300.000.

Setelah membayar denda, tempat usaha tersebut diizinkan kembali beroperasi tetapi dengan catatan tidak boleh mengulangi pelanggaran yang dilakukan sebelumnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dipersilakan untuk membuka lagi dengan catatan-catatan, misalnya terkait physical distancing, kami harap itu dipenuhi dan kami pantau," kata dia.

Ghufron menegaskan, pemilik usaha tempat makan yang kedapatan melanggar berulang kali akan diberi sanksi pencabutan izin usaha yang siap menanti.

Berdasarkan data dari situs Pemerintahan Kota Tangerang, total kasus Covid-19 di daerah itu hingga tanggal 5 Oktober 2020 berjumlah 1.722 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.377 pasien kasus dinyatakan sembuh, 60 pasien meninggal dunia, dan 285 dinyatakan masih dalam perawatan (masih aktif).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X