Impor Garam dan Gula Dibuka, Menperin Akan Sanksi Importir Nakal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan,  pihaknya akan memberi sanksi kepada industri yang telah diberikan izin impor bahan baku garam dan gula tetapi mengedarkannya ke pasar dalam negeri.

"Kami tentu tidak akan biarkan bahwa bahan baku yang diimpor oleh industri itu merembes ke pasar, sehingga mengganggu petani gula dan garam," kata Agus usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (5/10/2020).

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi mengizinkan industri untuk melakukan impor langsung garam dan gula.

Baca juga: Jokowi Izinkan Impor Garam dan Gula untuk Industri

Alasannya, produksi kedua komoditas itu oleh petani lokal tak mencukupi kebutuhan industri.

Berdasarkan hasil rapat itu, Kementerian Perindustrian pun akan memberikan rekomendasi izin untuk industri agar mengimpor bahan baku garam dan gula guna mendukung kegiatan produksi.

Namun, gula dan garam impor itu tidak boleh diperjualbelikan ke pasar dalam negeri karena akan mengganggu penyerapan garam dan gula dari petani lokal.

"Kami akan berikan sanksi tegas kepada industri yang kami beri izin impor untuk bahan baku industri, kemudian mereka salah gunakan untuk merembes ke pasar," ujar Agus.

Untuk melakukan pengawasan, Agus memastikan pemberian rekomendasi izin impor kepada industri akan melalui prosedur yang ketat dan verifikasi yang obyektif.

Dengan begitu, industri hanya diberikan kuota impor sesuai kebutuhan produksinya.

"Kami di Kemenperin punya mekanisme yang ketat untuk verifikasi khususnya jumlah kebutuhan garam atau gula untuk industri penggunanya," kata dia.

Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas itu, Jokowi blak-blakan soal alasan Indonesia masih impor garam sampai saat ini.

Menurut dia, kebijakan impor dilakukan karena produksi garam di dalam negeri sampai saat ini rendah.

"Masih rendahnya produksi garam nasional kita, sehingga yang kemudian dicari paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu begitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas "Percepatan Penyerapan Garam Petani" di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Jokowi Blak-blakan Alasan RI Masih Impor Garam

Jokowi menyebut, total kebutuhan garam nasional pada 2020 mencapai 4 juta ton per tahun.

Namun, produksi dalam negeri hanya mampu mencapai setengahnya. Kepala Negara pun meminta masalah ini diperbaiki secara tuntas dan tak lagi hanya diselesaikan lewat kebijakan impor.

Ia pun memerintahkan para menterinya untuk melakukan pembenahan besar-besaran pada produksi garam nasional dari hulu sampai hilir.