Jokowi Ingatkan TNI Tak Sekadar Habiskan Anggaran untuk Belanja Alutsista, tetapi Investasi

Kompas.com - 05/10/2020, 12:40 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/HO/KEMENLUPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato untuk ditayangkan dalam Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2020). Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan TNI tak sekadar menggunakan anggaran untuk belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Ia meminta TNI memulai investasi di bidang pertahanan sehingga tak mengalami ketergantungan impor dalam memenuhi kebutuhan Alutsista

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan HUT TNI ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10/2020).

"Kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan," kata Jokowi.

Baca juga: HUT ke-75 TNI, Puan: TNI Diperlukan Perkuat Penanganan Pandemi

Ia mengatakan, kebijakan investasi pertahanan mengharuskan adanya perencanaan jangka panjang yang sistematis dan pelaksanaan rencana yang konsisten.

Ia optimistis TNI akan menjadi kekuatan perang modern yang dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

"Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju," ucap Jokowi.

Adapun pada APBN 2021anggaran Pertahanan mencapai Rp 137 triliun.

Anggaran tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 149,81 triliun.

Untuk diketahui, anggaran sebesar Rp 137 triliun tersebut akan digunakan untuk tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 11,42 triliun.

Baca juga: HUT TNI, Ketua Komisi I: TNI Sudah Berubah, Dulu Pretoria Sekarang Profesional Patriot

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, serta program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun.

Lalu, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar. Terakhir, program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X