Jokowi Ingatkan TNI Tak Sekadar Habiskan Anggaran untuk Belanja Alutsista, tetapi Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan TNI tak sekadar menggunakan anggaran untuk belanja alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Ia meminta TNI memulai investasi di bidang pertahanan sehingga tak mengalami ketergantungan impor dalam memenuhi kebutuhan Alutsista

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara peringatan HUT TNI ke-75 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/10/2020).

"Kita harus bersungguh-sungguh untuk mengubah kebijakan kita dari kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan," kata Jokowi.

Baca juga: HUT ke-75 TNI, Puan: TNI Diperlukan Perkuat Penanganan Pandemi

Ia mengatakan, kebijakan investasi pertahanan mengharuskan adanya perencanaan jangka panjang yang sistematis dan pelaksanaan rencana yang konsisten.

Ia optimistis TNI akan menjadi kekuatan perang modern yang dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

"Hanya melalui investasi pertahanan jangka panjang yang terencana TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju," ucap Jokowi.

Adapun pada APBN 2021anggaran Pertahanan mencapai Rp 137 triliun.

Anggaran tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 149,81 triliun.

Untuk diketahui, anggaran sebesar Rp 137 triliun tersebut akan digunakan untuk tujuh program, yakni program penggunaan kekuatan sebesar Rp 4,4 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 11,42 triliun.

Baca juga: HUT TNI, Ketua Komisi I: TNI Sudah Berubah, Dulu Pretoria Sekarang Profesional Patriot

Kemudian, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar Rp 35,4 miliar, program modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarpras pertahanan Rp 42,65 triliun, serta program pembinaan sumber daya pertahanan Rp 1,6 triliun.

Lalu, untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 543,8 miliar. Terakhir, program dukungan manajemen sebesar Rp 76,28 triliun.