Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Perempuan Jadi Prioritas Program Pendidikan Pranikah

Kompas.com - 05/10/2020, 11:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program pendidikan pra nikah bagi calon pengantin diutamakan kepada perempuan.

Pasalnya, perempuan nantinya akan menjadi ibu rumah tangga yang mengandung dan melahirkan diharapkan menghasilkan generasi unggul yang terhindar dari stunting.

Menurut Muhadjir, pembekalan kepada para perempuan seharusnya dilakukan tidak hanya saat akan menikah, tetapi harus dilakukan sejak dini.

"Bagaimana menyiapkan calon ibu rumah tangga yang betul-betul siap. Karena perempuan lah yang akan menjadi ibu rumah tangga yang selalu memperhatikan anak-anak sehingga pembekalan terhadap perempuan sejak remaja sampai akan memasuki pernikahan, membangun rumah tangga baru, itu menjadi sangat penting," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Senin (5/10/2020).

Baca juga: Menko PMK Ungkap Program Bimbingan Pranikah Ditunda akibat Pandemi Covid-19

Muhadjir mengatakan, ada beberapa hal yang harus diberikan dalam pembekalan dan pendidikan pranikah.

Antara lain kesehatan reproduksi, perencanaan ekonomi keluarga, dan kesiapan membangun rumah tangga yang mandiri.

"Dengan pembekalan tersebut, diharapkan rumah tangga nantinya bisa melahirkan keturunan yang sehat dan menjadi keluarga memiliki kematangan ekonomi," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Bimbingan Pranikah untuk Cegah Kemiskinan dan Ciptakan SDM Unggul

Dalam memberikan pembekalan itu pun, kata dia, perlu juga peranan organisasi kemasyarakatan yang juga fokus pada perempuan.

Termasuk juga lembaga pendidikan tinggi yang juga harus berperan dalam melakukan pembekalan sejak dini tersebut.

"Kalau pendidikan pranikah ini bisa dilaksanakan dengan baik saya yakin keluarga baru, rumah tangga baru akan juga berkembang dengan baik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com