Jubir Wapres Tegaskan Kehalalan Vaksin Covid-19 Tak Jadi Hambatan

Kompas.com - 05/10/2020, 08:41 WIB
Daftar Prioritas Penerima Vaksin Covid-19 KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoDaftar Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, persoalan kehalalan vaksin Covid-19 yang sedang dikembangkan di Tanah Air tidak akan menjadi hambatan.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin ketika menerima Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di rumah dinas, Jakarta, Jumat (2/10/2020.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 itu akan sangat baik apabila halal.

Baca juga: Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Namun, apabila tidak halal pun tidak menjadi masalah karena saat ini berada dalam situasi darurat.

"Wapres menjelaskan, vaksin itu kalau halal, ya bagus tidak ada problem. Tetapi kalau tidak halal juga tidak masalah. Karena itu dalam kondisi darurat. Jadi tidak masalah dipakai juga," ujar Masduki dikutip dari siaran pers, Senin (5/10/2020).

Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui tim fatwa dan tim LPPOM untuk ikut kunjungan ke Beijing, China bersama Menko Marives dan Menkes pada November mendatang untuk mengecek perkembangan vaksin yang akan segera dikirim ke Indonesia.

Baca juga: Jepang Akan Sediakan Vaksin Covid-19 Secara Gratis bagi Warganya

Tim MUI tersebut akan melaksanakan verifikasi sejak awal untuk melihat kehalalan vaksin Covid-19 tersebut.

"Karena kalau halal alhamdulillah, prosesnya begitu saja. Tapi kalau tidak halal pun tidak masalah karena darurat sehingga diperbolehkan. Jadi ini tak akan menghambat apapun. Itulah yang dijelaskan oleh Wapres," kata dia.

Dengan demikian, Masduki berharap supaya jangan sampai ada anggapan bahwa proses kehalalan vaksin akan menghambat kondisi pemulihan pandemi ini.

Baca juga: Jadi Epicentrum Covid, Kemenkes Siapkan Bogor Jadi Tempat Uji Coba Vaksin

Sebab dalam kondisi darurat, kehalalan vaksin tersebut tak lagi menjadi masalah.

Rencananya, tahap pertama akan datang 3 juta vaksin Covid-19 ke Indonesia.

Tahap pertama vaksin itu akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan orang-orang yang selama ini bertugas menangani pandemi Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Pintu-pintu Keluar Resmi Sudah Ditutup, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Nasional
Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Dua Kasus Mutasi Virus Corona, Wamenkes: Fresh From The Oven Ditemukan Tadi Malam

Nasional
Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Satu Tahun Covid-19 di Indonesia, Wakil Ketua DPR: Lambat Laun Ada Kemajuan

Nasional
Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Jadi Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna, Gibran: Kita Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

Nasional
Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Mensos Risma Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2020-2025

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Aturan Investasi Miras Dicabut Jokowi, MUI Tunggu Salinan Keputusan

Nasional
KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

KPK Dalami Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Mengalir ke Biaya Kampanye Gubernur

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU: Apresiasi Presiden yang Mau Menerima Masukan Ulama

Nasional
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Nasional
Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Kongres XI AJI, Sasmito dan Ika Ningtyas Terpilih Jadi Ketua Umum-Sekjen

Nasional
Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI, Kasum Harap Bisa Bantu Pemda Laksanakan Protokol Kesehatan

Nasional
Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Perpres yang Atur Investasi Miras Dicabut, Istana: Tindak Lanjut Segera Disampaikan

Nasional
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X