Kompas.com - 03/10/2020, 19:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Sosial Ekonomi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Said Didu menyakan bahwa pihaknya menolak suntikan modal untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut dia, suntikan modal itu berasal dari uang rakyat dan sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang mendesak.

"KAMI menolak secara tegas penggunaan uang rakyat untuk menutupi kerugian PT Jiwasraya," ujar Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2020).

"KAMI meminta agar dana tersebut dialihkan untuk pembiayaan penanganan Covid-19 dan membantu rakyat miskin dari dampak Covid-19," lanjutnya.

Pihaknya pun meminta kepada penegak hukum agar membongkar secara tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PT Jiwasraya.

Baca juga: Soal Suntikan Rp 22 Triliun ke Jiwasraya, Indef: Kejahatan Berjemaah

KAMI juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka semua aliran dana PT Jiwasraya.

"Terutama transaksi dan aliran dana yang mencurigakan dan tidak wajar," ungkap Said.

"Kemudian juga meminta penegak hukum agar menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang terhadap tersangka dan pihak terkait, " tuturnya.

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Bahana soal PMN Rp 20 Triliun Bukan untuk Selesaikan Jiwasraya

Terakhir, KAMI meminta kepada semua pihak, khususnya kepada para penegak hukum, agar bersama-sama mewapadai kasus serupa PT Jiwasraya yang terjadi mendekati Pilpres.

"Supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang," kata Said.

Diberitakan, Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN telah bersepakat untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan memberikan suntikan modal berupa penyertaan modal negara ( PMN) senilai Rp 22 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, suntikan modal sebesar Rp 22 triliun diberikan secara bertahap dengan dua APBN, yaitu Rp 12 triliun pada 2021 dan Rp 10 triliun pada 2022.

"Opsi ini juga bagian dari keinginan kami untuk mempunyai perusahaan asuransi terbesar Asia Tenggara dengan holdingisasi," kata Arya seperti dilansir dari Tribunnews.com, Jumat (2/10/2020).

PMN sebesar Rp 22 triliun disuntikan ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI, dan nantinya membentuk anak usaha dengan nama IFG Life.

IFG Life akan memiliki tugas menerima pengalihan hasil restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Nasional
Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Nasional
Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Nasional
Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

KSAL Akan Laporkan Hasil Investigasi Pesawat Bonanza ke Andika dan Prabowo

Nasional
Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Hakim Agung Tersangka Korupsi, Mahfud MD Putar Otak untuk Reformasi Hukum Sesuai Perintah Jokowi

Nasional
Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Polri Periksa Kondisi Kesehatan Putri Candrawathi Jelang Pelimpahan ke Kejagung

Nasional
KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

PPP Buka Pintu bagi PKS untuk Gabung ke KIB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.