Kompas.com - 03/10/2020, 19:39 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR menyepakati pengurangan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui klaster ketenagakerjaan di omnibus law RUU Cipta Kerja.

Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengusulkan, penghitungan pesangon PHK diubah menjadi 19 kali upah ditambah 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), sehingga totalnya menjadi 25 kali upah.

Sementara di UU Ketenagakerjaan No 13/2003, pesangon PHK diatur maksimal hingga 32 kali upah.

"Dalam perkembangan dan memperhatikan kondisi saat ini, terutama dampak pandemi Covid-19, maka beban tersebut diperhitungkan ulang. Penghitungannya adalah sebagai berikut, yang menjadi beban pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji ditambah dengan JKP sebanyak 6 kali," kata Elen dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR, Sabtu (3/10/2020).

JKP sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Elen menjelaskan, melalui JKP, pemerintah sekaligus memberikan manfaat berupa upscalling dan upgrading bagi pekerja yang di-PHK.

Baca juga: Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

"Kalau di Undang-Undang existing (UU Ketenagakerjaan No 13/2003) hanya mendapatkan semacam uang saja. Nah, di JKP programnya tiga, yakni cash benefit, upscaling, upgrading," papar Elen.

Menurut dia, saat ini besaran pesangon PHK pekerja di Indonesia terbilang besar jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Ia membandingkan dengan Vietnam dan Malaysia.

Menurut Elen, hal ini menyebabkan investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia.

"Kita adalah yang paling tinggi memberikan jaminan pesangon, 32 kali. Vietnam mungkin hanya berapa, Malaysia berapa. Karena itu, ini jadi pertimbangan orang masuk. Ketika saya (misalnya) investasi, karena ada satu dua hal saya nanti lakukan PHK pesangon, tidak cukup modal saya. Ini jadi pertimbangan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Kendati demikian, Elen mengatakan bahwa ketentuan mengenai syarat PHK tetap merujuk pada UU Ketenagakerjaan. Dia mengatakan tidak akan terjadi PHK massal tanpa alasan jelas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Apa Perbedaan antara Gratifikasi dan Suap?

Nasional
Ini Alasan Siti Fadilah Jadi Relawan Vaksin Nusantara yang Dianggapnya Penelitian

Ini Alasan Siti Fadilah Jadi Relawan Vaksin Nusantara yang Dianggapnya Penelitian

Nasional
Kasus Covid-19 dari Varian Virus Corona B1525 Terdeteksi di Batam

Kasus Covid-19 dari Varian Virus Corona B1525 Terdeteksi di Batam

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Kembali Periksa Adik Benny Tjokro

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Kembali Periksa Adik Benny Tjokro

Nasional
Ketum PAN Sebut Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Kontraproduktif

Ketum PAN Sebut Pembentukan Poros Koalisi Partai Islam Kontraproduktif

Nasional
Mereka yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Anggota DPR, Aburizal, hingga Siti Fadilah

Mereka yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Anggota DPR, Aburizal, hingga Siti Fadilah

Nasional
Varian Virus Corona B1525 Sudah Masuk Indonesia, Terbawa dari Malaysia

Varian Virus Corona B1525 Sudah Masuk Indonesia, Terbawa dari Malaysia

Nasional
Dakwaan Edhy Prabowo Terima Suap Rp 25,7 Miliar dan Ancaman 5 Tahun Penjara

Dakwaan Edhy Prabowo Terima Suap Rp 25,7 Miliar dan Ancaman 5 Tahun Penjara

Nasional
Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Satgas: Kita Menang atas Pandemi jika Seluruh Negara Terbebas Covid-19

Nasional
Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Kriteria Subjek Uji Vaksin Nusantara, Belum Pernah Terpapar Virus Corona dan Divaksinasi

Nasional
'Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...'

"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang

Nasional
Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Satgas: Jika Penuhi Kriteria BPOM, Pemerintah Akan Dukung Vaksin Nusantara

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Satgas: Kasus Covid-19 Dunia Naik 9 Persen, Salah Satunya Dipengaruhi Lonjakan di India

Nasional
Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Perwakilan Arsitek dan Organisasi Profesi Konstruksi Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Tergesa-gesa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X