Kompas.com - 03/10/2020, 10:38 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat ditemui di DPP PPP, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat ditemui di DPP PPP, Rabu (11/12/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi (Awi) mengatakan, keselamatan masyarakat mesti menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Karena itu, Awi menyebutkan, PPP memberikan teguran kepada para pasangan calon kepala daerah yang diusung jika diketahui mengerahkan massa saat kampanye.

"Kami meminta calon-calon yang diusung PPP untuk mematuhi protokol kesehatan. Misal ketika beberapa waktu lalu ada calon PPP membawa iring-iringan massa, ya kami tegur melalui pengurus partai di daerah, kami ingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi lagi," kata Awi dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Dia mengatakan, PPP selalu memberikan pemahaman kepada para pasangan calon usungannya untuk membatasi kampanye tatap muka secara langsung.

Menurut Awi, kampanye tatap muka pun kini sudah tidak begitu efektif menjaring suara.

"Dalam pileg misalnya, kampanye terbuka itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi pemahaman itu kami berikan kepada mereka, oke kampanye terbuka tapi batasi," kata Awi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkapkan hal senada.

Baca juga: Perludem: Penundaan Pilkada Dibutuhkan untuk Siapkan Aturan yang Lebih Ajeg

Dia mengatakan, Partai Demokrat berharap baik para peserta maupun masyarakat aman dari penularan Covid-19 selama pelaksanaan tahapan pilkada.

"Kami semua partai punya kepentingan yang sama untuk memastikan pilkada yang diikuti oleh kader-kader kita ini bisa terlaksana dengan baik dan selamat. Artinya kandidatnya pun tidak sampai terpapar Covid-19 dan masyarakat juga selamat tidak sampai menimbulkan klaster baru Covid-19 akibat pilkada," tuturnya.

Kamhar menyebutkan, Partai Demokrat akan membentuk Satuan Tugas Pilkada.

Satgas Pilkada akan memantau dan mengevaluasi aktivitas pemenangan pilkada yang dilakukan struktur partai di daerah-daerah.

"Minggu ini Insya Allah akan ditandatangani oleh ketua umum untuk pembentukan Satgas pilkada yang antara lain tugasnya ini memastikan kandidat-kandidat yang diusung Demokrat dalam tahapan baik itu kampanye maupun agenda-agenda pemenangannya itu benar-benar mematuhi protokol Covid-19," ujar Kamhar.

Baca juga: Partai Demokrat Targetkan Menang dalam 9 Pilkada di Papua



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

Nasional
Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Nasional
Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Nasional
Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Nasional
Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nasional
Kritik Kedatangan WN China,  PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Kritik Kedatangan WN China, PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Nasional
Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Nasional
Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Nasional
Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Akan Terus Lakukan Advokasi

Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Akan Terus Lakukan Advokasi

Nasional
Novel Baswedan Sebut Banyak Pegawai Tak Lolos TWK Belum Terima SK Pembebasan Tugas

Novel Baswedan Sebut Banyak Pegawai Tak Lolos TWK Belum Terima SK Pembebasan Tugas

Nasional
Menkes Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat, Terutama bagi Lansia

Menkes Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat, Terutama bagi Lansia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X