PPP Tegur Calon Kepala Daerah Usungannya yang Kerahkan Massa saat Kampanye Pilkada

Kompas.com - 03/10/2020, 10:38 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat ditemui di DPP PPP, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAWakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi saat ditemui di DPP PPP, Rabu (11/12/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi (Awi) mengatakan, keselamatan masyarakat mesti menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

Karena itu, Awi menyebutkan, PPP memberikan teguran kepada para pasangan calon kepala daerah yang diusung jika diketahui mengerahkan massa saat kampanye.

"Kami meminta calon-calon yang diusung PPP untuk mematuhi protokol kesehatan. Misal ketika beberapa waktu lalu ada calon PPP membawa iring-iringan massa, ya kami tegur melalui pengurus partai di daerah, kami ingatkan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi lagi," kata Awi dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Dia mengatakan, PPP selalu memberikan pemahaman kepada para pasangan calon usungannya untuk membatasi kampanye tatap muka secara langsung.

Menurut Awi, kampanye tatap muka pun kini sudah tidak begitu efektif menjaring suara.

"Dalam pileg misalnya, kampanye terbuka itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi pemahaman itu kami berikan kepada mereka, oke kampanye terbuka tapi batasi," kata Awi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkapkan hal senada.

Baca juga: Perludem: Penundaan Pilkada Dibutuhkan untuk Siapkan Aturan yang Lebih Ajeg

Dia mengatakan, Partai Demokrat berharap baik para peserta maupun masyarakat aman dari penularan Covid-19 selama pelaksanaan tahapan pilkada.

"Kami semua partai punya kepentingan yang sama untuk memastikan pilkada yang diikuti oleh kader-kader kita ini bisa terlaksana dengan baik dan selamat. Artinya kandidatnya pun tidak sampai terpapar Covid-19 dan masyarakat juga selamat tidak sampai menimbulkan klaster baru Covid-19 akibat pilkada," tuturnya.

Kamhar menyebutkan, Partai Demokrat akan membentuk Satuan Tugas Pilkada.

Satgas Pilkada akan memantau dan mengevaluasi aktivitas pemenangan pilkada yang dilakukan struktur partai di daerah-daerah.

"Minggu ini Insya Allah akan ditandatangani oleh ketua umum untuk pembentukan Satgas pilkada yang antara lain tugasnya ini memastikan kandidat-kandidat yang diusung Demokrat dalam tahapan baik itu kampanye maupun agenda-agenda pemenangannya itu benar-benar mematuhi protokol Covid-19," ujar Kamhar.

Baca juga: Partai Demokrat Targetkan Menang dalam 9 Pilkada di Papua



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X