KSP Ingatkan KAMI Tak Bermanuver Politik di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/10/2020, 06:00 WIB
Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Tenaga ahli utama kedeputian komunikasi politik KSP Donny Gahral Adian usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengingatkan agar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tak melakukan manuver politik di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, tak masalah bila KAMI memberikan masukan kepada pemerintah dengan menyampaikan kritik.

Namun ia meminta kritik disampaikan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi.

"(Aktivitas KAMI) sah-sah saja sebenarnya. Tapi harus diingat bahwa kita sedang menghadapi krisis akibat Covid-19. Jadi, apabila manuver politik dilakukan, yang dirugikan negara dan rakyat Indonesia," kata Donny saat dihubungi, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Din Syamsuddin: Kritik KAMI Ciptakan Instabilitas atau Pemerintah Anti-kritik?

"Memberikan masukan dalam demokrasi wajar. Tetapi jangan kebablasan. Tahu batas. Bahwa kita sekarang sedang mengalami krisis. Yang dibutuhkan stabilitas, bukan instabilitas," lanjut dia.

Donny pun menilai KAMI tidak sepenuhnya didirikan hanya untuk menyampaikan kritik ke pemerintah. Sebab menurutnya ada muatan politik praktis dalam gerakan tersebut.

"Kalau kami cermati, masukan-masukannya ada yang bisa diterima. Tetapi kalau kita lihat dinamika belakangan ini kan sifatnya sudah manuver politik. Jadi bukannya catatan yang sifatnya murni, karena ada indikasi bahwa ada politik praktisnya, sah-sah saja sebenarnya," lanjut Donny.

Baca juga: Fakta di Balik Ricuh Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata, Tak Berizin hingga Deklarasi KAMI

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengingatkan KAMI untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Moeldoko mengatakan bahwa KAMI adalah kelompok yang diisi oleh sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Pemerintah pun tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat.

Baca juga: Pembubaran Acara KAMI dan Warning dari Istana...

Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik serta masukan yang datang dari kelompok itu. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan," kata dia.

Namun, mantan Panglima TNI ini juga menegaskan, negara juga mempunyai perhitungan dalam menempatkan antara demokrasi dan stabilitas.

"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," ujar Moeldoko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X