Pertamina Temui KPK, Minta Dukungan soal Permasalahan Strategis

Kompas.com - 02/10/2020, 18:52 WIB
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam konferensi pers usai pertemuan antara jajaran direksi Pertamina dan pimpinan KPK, Jumat (2/10/2020. Youtube.com/KPK RIDeputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam konferensi pers usai pertemuan antara jajaran direksi Pertamina dan pimpinan KPK, Jumat (2/10/2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Direkti PT Pertamina (Persero), Jumat (2/10/2020), bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina serta solusinya yang membutuhkan dukungan dari KPK.

"Kami tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi oleh Pertamina serta program program strategis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK," kata Nicke dalam konferensi pers yang disiarkan di akun Youtube KPK, Jumat sore.

Baca juga: CPP Gundih Kembali Beroperasi, Pertamina EP Kejar Target Produksi Migas

Nicke mengungkapkan, setidaknya ada empat permasalahan yang disampaikan ke KPK. Pertama, soal tren produksi dan cadangan minyak dan gas yang terus menurun.

Nicke mengatakan, perlu ada upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas tersebut.

"Baik dengan kita meningkatkan produksi dari exsisting (cek) maupun kami harus melakukan beberapa langkah di area-area baru," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, terkait kilang minyak di mana produksi BBM masih tergantung dari impor sehingga Pertamina akan menambah kapasitas kilang supaya kebutuhan dalam negeri.

Namun, Nicke menyebut ada masukan dari pihak KPK supaya Pertamina mengedepankan energi terbarukan dan meninggalkan energi fosil.

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Makin Tinggi Tingkat Pendidikan, Makin Tinggi Perilaku Koruptifnya

"Kita pun harus segera menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil oil ini ada beberapa tantangan yang tentu harus kami jalankan," ujar Nicke.

Salah satu caranya, yakni melalui program biodiesel yang memanfaatkan sawit sebagai sumber energi.

Selanjutnya, Nicke mengungkap masalah distribusi di mana jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Indonesia baru sekitar 7.000 sedangkan jumlah desa di Indonesia mencapat 77.000

Permasalahan keempat yang dibahas terkait penyelamatan aset di mana Nicke menyebut Pertamina dan KPK telah menjalin kerja sama yang baik terkait penyelamatan aset tersebut.

"Sudah ada dua yang kita lakukan kerja sama yaitu di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat di mana dari dua itu saja Pertamina berhasil menyelamatkan, dibantu oleh KPK, menyelamatkan sekitar Rp 9,5 triliun nilai asetnya," kata Nicke.

Baca juga: KPK Soroti Potensi Korupsi di Bank Pembangunan Daerah

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menambahkan, KPK akan membuat perjanjian kerja sama dengan Pertamin yang akan memuat beberapa poin terkait pencegahan korupsi.

Poin-poin itu di antaranya program-program pencegahan, program pertukaran dara, mekanisme pendanaan, hingga soal pengkajian dan penelitian.

"Target kita adalah bagaimana menyelamatkan dan memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik dan tugas KPK itu juga bisa berjalan," kata Lili.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X