Soal Penanganan Covid-19, Kebijakan Pemerintah Dinilai Tak Kompak

Kompas.com - 02/10/2020, 18:10 WIB
Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy, mewakili Harian Kompas menerima penghargaan perunggu untuk liputan Jelajah Terumbu Karang dalam forum Asian Digita Media di Hong Kong, Kamis (10/11/2018). Harian Kompas juga menerima penghargaan emas untuk kategori Reader Revenue Initative yang diterima oleh General Marketing Manager Harian Kompas Titus Kitot. SEPTA INIGOPATRIA UNTUK KOMPASWakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy, mewakili Harian Kompas menerima penghargaan perunggu untuk liputan Jelajah Terumbu Karang dalam forum Asian Digita Media di Hong Kong, Kamis (10/11/2018). Harian Kompas juga menerima penghargaan emas untuk kategori Reader Revenue Initative yang diterima oleh General Marketing Manager Harian Kompas Titus Kitot.

JAKARTA, KOMPAS.com - Redaktur Senior Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy menilai, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19), kerap berubah-ubah.

Menurut dia, kebijakan yang berubah-ubah itu justru memperparah kondisi pandemi di Indonesia.

"Kebijakan pemerintah berubah-ubah, bahkan terkesan tidak kompak," kata Ninuk dalam webinar bertajuk 'Menjaga Harapan Masyarakat di Tengah Bencana, Kontribusi Pers Menghadapi Pandemi Covid-19, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Moeldoko Apresiasi Kebijakan Sri Sultan Terapkan Micro Lockdown

Salah satu contoh kebijakan yang berubah-ubah, kata Ninuk adalah, pergantian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( PC-PEN).

Kebijakan yang berubah-ubah semacam itu, dinilai Ninuk, akan memperumit penanganan pandemi Covid-19.

"Situasi yang sudah rumit sudah kompleks karena penyakitnya itu sendiri bisa menjadi bertambah kompleks karena kebijakannya itu juga berubah-ubah," ujar dia.

Baca juga: Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Berubah-ubah, Dibolehkan di Rumah, Dilarang, Kini Diizinkan Lagi

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui bahwa pemerintah gamang dalam menangani pandemi Covid-19.

Kebijakan pemerintah terkait pandemi berulang kali berubah, kata Mahfud, karena perkembangan wabah juga terus berubah.

"Memang tampak gamang," kata Mahfud saat menghadiri rilis survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 secara virtual, Minggu (23/8/2020).

"Watak Covid-19 itu memang setiap hari berubah beritanya. Sehingga kalau pemerintah tampak selalu berubah-ubah, apa enggak pakai data? Pakai, pakai data," tuturnya.

Baca juga: Depok Minta Kebijakan Penanganan Covid-19 Seragam dengan Wilayah Sekitar

Mahfud mengatakan, kebijakan pemerintah terkait wabah virus corona seringkali berubah justru karena pembuatannya dilakukan berdasar data.

Misalnya, saat hendak menerapkan new normal, pemerintah mempertimbangkan empat data terkait Covid-19.

Data yang digunakan adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X