Bawaslu: ASN yang Tak Netral di Pilkada 2020 Jumlahnya Sangat Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebutkan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang tak netral selama penyelenggaraan Pilkada 2020 sangat besar.

Para ASN yang melanggar netralitas saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Komisi ASN.

"Dari 1.300 pelanggaran (pilkada) temuan dan laporan masyarakat itu, 600-nya kasus soal netralitas ASN. Jadi memang besar sekali soal ASN yang tidak netral dalam Pilkada kali ini," kata Afif dalam webinar yang digelar Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Wapres Minta Polri Antisipasi Pelanggaran Pilkada dan Jaga Netralitas

Selain netralitas ASN, pelanggaran yang rawan terjadi di Pilkada adalah pemanfaatan fasilitas pemerintah oleh calon kepala daerah.

Afif menyebutkan, ada bakal paslon yang menggunakan mobil pemda saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, politik uang juga rawan terjadi di Pilkada. Pelanggaran ini umumnya banyak terjadi jelang hari H pencoblosan.

Selain itu, lanjut Afif, dalam situasi pandemi, kerawanan Pilkada 2020 bertambah dalam aspek kesehatan. Misalnya, beberapa waktu lalu puluhan pengawas pilkada di Boyolali sempat terinfeksi Covid-19.

Baca juga: Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Ada juga petugas yang mengundurkan diri karena Covid-19, penyelenggara tak melaksanakan protokol kesehatan dalam bertugas, atau penyelenggara yang meninggal karena virus corona.

"Belakangan muncul lagi peserta pilkadanya meninggal di salah satu daerah di Kalimantan Timur," ujar Afif.

Afif mengatakan, saat menggelar Pilkada di era normal, faktor kesehatan tak jadi pembahasan. Namun saat ini situasinya berbeda karena adanya wabah corona.

Oleh karenanya, penyelenggaraan Pilkada kali ini memang tak seperti biasa, lantaran faktor kesehatan juga harus sangat diperhatikan.

"Di saat wabah seperti ini ditambah standarnya, yaitu standar teknis dan standar kesehatan, dan juga jadi bertambah beban penyelenggraan, beban pengawasan," kata dia.

Baca juga: Bawaslu: Masih Ada Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kampanye Pertemuan Langsung