Selain Kasus Penembakan Pendeta Yeremia, TGPF Akan Selidiki Tiga Kasus Ini...

Kompas.com - 02/10/2020, 14:22 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menemui wartawan usai rapat di Gedhong Pracimasono, kompleks Kepatihan, Senin (15/06/2020). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menemui wartawan usai rapat di Gedhong Pracimasono, kompleks Kepatihan, Senin (15/06/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menyelidiki empat kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

"Empat orang jadi korban kekerasan bersenjata, jadi di sini TGPF Intan Jaya bertugas dan berwenang (melakukan) investigasi," ujar Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/10/2020).

Empat kasus penembakan yang akan diselidiki TGPF ini seluruhnya terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada pertengahan September 2020.

Baca juga: TGPF Kasus Penembakan Pendeta di Papua Diisi BIN hingga Kompolnas, Ini Daftarnya

Korban penembakan tersebut meliputi seorang warga sipil bernama Badawi dan prajurit TNI Serka Sahlan pada Kamis (17/9/2020).

Kemudian, kasus penembakan yang menewaskan prajurit TNI bernama Pratu Dwi Akbar dan Pendeta Yeremia Zanambani pada Sabtu (19/9/2020).

Diketahui, Pratu Dwi Akbar tewas setelah terlibat kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata.

Mahfud menegaskan, upaya penegakan hukum dalam kasus penembakan tersebut akan dilakukan secara cepat dan transparan.

"Dalam waktu cepat dan cara yang transparan, bisa dilihat oleh masyarakat," kata dia.

Baca juga: Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Pembentukan TGPF ini berdasarkan Keputusan Menteri Koordinatior Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bernomor 83 tahun 2020.

Keputusan tentang Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kekerasan dan Penembakan di Kabupaten Intan Jaya yang ditandatangani Mahfud pada Kamis (1/10/2020).

Ada dua komponen dalam TGPF tersebut, yakni komponen pengarah dan investigasi lapangan.

Mereka diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan kasus ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

Nasional
Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Nasional
Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X