Pengamat LIPI Nilai Terlalu Naif Jadikan Plt sebagai Alasan Pilkada Tetap Jalan

Kompas.com - 02/10/2020, 13:28 WIB
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui di sebuah acara diskusi di kawasan Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat ditemui di sebuah acara diskusi di kawasan Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Siti Zuhro mengatakan, pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) dalam kepemimpinan daerah boleh mengambil keputusan yang strategis.

Hal ini ia katakan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan kondisi pandemi masih terkendali dan mengurangi jumlah Plt.

"Jadi Plt pun punya satu otoritas untuk membuat program dan mengerjakan program," kata Siti dalam konferensi LIPI, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Pilkada Didesak Ditunda, Politisi Gerindra: Pemerintah Ingin Rakyat Punya Kepala Daerah Definitif

Siti pun mencontohkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang kala itu dijabat Soni Sumarsono pernah menjadi Plt Gubernur DKI Jakarta, selama masa kampanye Pilkada tahun 2017.

Saat itu, menurut dia, Sumarsono kerap mengambil kebijakan yang strategis untuk DKI Jakarta.

Sehingga, ia menilai Plt saat ini juga bisa mengambil kebijakan strategis dalam hal apa pun termasuk terkait pandemi Covid-19.

"Dua kali inkumben harus cuti lalu vakum, tidak ada aktivitas di DKI. Itu dilakukan terus kebijakan. Artinya terlalu naif kita mengatakan ada banyak Plt," ujarnya.

"Plt sudah ada sarananya, bisa diambil dari pusat, dari provinsi, atau dari Pemda kabupaten kota itu sendiri. Jadi tidak ada deadlock dalam hal ini," ucap dia.

Baca juga: Rekomendasi LIPI dan Desakan NU-Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada 2020...

Sebelumnya, Kepala Bagian Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Saydiman Marto mengungkap lima urgensi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.

Hal pertama yang menjadi urgensi menurut dia adalah karena pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 merupakan keputusan bersama antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu.

"Keputusan politik bersama memilih opsi optimis antara KPU, pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan KPU," kata Saydiman dalam webinar bertajuk Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Khawatir Pilkada Perburuk Pandemi Covid-19, MUI: Apakah Cukup Nanti Permintaan Maaf Saja?

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X