Jokowi Terbitkan Perpres, Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Kompas.com - 02/10/2020, 11:46 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual, Rabu (24/9/2020). TANGKAP LAYAR VIDEO PIDATO PRESIDEN JOKOWI/SEKRETARIAT KABINETPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual, Rabu (24/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).

Perpres tersebut diundangkan pada 29 September 2020.

Perpres tersebut mengatur besaran gaji dan tunjangan PPPK yang sama dengan PNS di instansi pemerintahan pusat dan daerah.

Beleid tersebut termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 1 Perpres tersebut.

Baca juga: Komisi II Desak Penerbitan Perpres Gaji Honorer Lulus Seleksi PPPK

"PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini," demikian bunyi Pasal 2 Ayat 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2020.

"PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja," demikian ketentuan tunjangan PPPK berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Perpres Nomor 98 Tahun 2020.

Berdasarkan Perpres tersebut, PPPK juga berhak mendapat kenaikan gaji berkala dan istimewa. 

Baca juga: Pegawai Honorer Dihapus, Disdik Tangsel Minta 1.800 Guru Diangkat Jadi ASN atau PPPK

Dalam Pasal 3 Ayat 3 disebutkan, teknis kenaikan gaji diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun tunjangan yang diperoleh PPPK terdiri atas tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.

Kemudian, Perpres itu juga mengatur bahwa gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah pusat dibebankan kepada APBN.

Baca juga: Peringatan Hari Guru, Ganjar Dorong Guru Honorer Jadi PPPK dan Dapat Gaji Layak

Sedangkan gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.

Nantinya, ketentuan yang lebih teknis untuk mengatur gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah pusat diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun teknis gaji dan tunjangan PPPK di instansi pemerintah daerah akan diatur lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

PKS Gelar Rakernas, Susun Strategi Kemenangan Jelang 2024

Nasional
Polemik Vaskinasi Gotong Royong

Polemik Vaskinasi Gotong Royong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

[POPULER NASIONAL] Kronologi OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah | Ketum PBNU Usulkan Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Berzakat

Nasional
Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Pimpinan dan Dewas KPK Diagendakan Hadiri Pemakaman Artidjo Alkostar Pagi Ini

Nasional
Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Artidjo Alkostar Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Nasional
Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Isu Kudeta di Demokrat yang Berujung Pemecatan 7 Kader

Nasional
UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

UPDATE: 1,32 Juta Kasus Covid-19 dan Penerjunan Tim Supervisi 3 T di 7 Provinsi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Hari Ini, Jokowi Resmikan Pengoperasian KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Saat Peraih Penghargaan Antikorupsi Ditangkap KPK…

Nasional
Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Duka Mendalam atas Kepergian Artidjo Alkostar, Algojo Para Koruptor

Nasional
Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Hari ini Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Pekerja Publik di Yogyakarta

Nasional
Ini Para Koruptor yang Mendapat Tambahan Hukuman dari Artidjo Alkostar...

Ini Para Koruptor yang Mendapat Tambahan Hukuman dari Artidjo Alkostar...

Nasional
Tanggapi Rencana KLB oleh Para Pendiri Partai, Politisi Demokrat: Itu Abal-abal

Tanggapi Rencana KLB oleh Para Pendiri Partai, Politisi Demokrat: Itu Abal-abal

Nasional
Dua Hari Sebelum Meninggal, Artidjo Masih Berkantor di Gedung KPK

Dua Hari Sebelum Meninggal, Artidjo Masih Berkantor di Gedung KPK

Nasional
Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X