Akhir Polemik Pengangkatan Tersangka Pencabulan Anak sebagai Plt Bupati Buton Utara

Kompas.com - 02/10/2020, 08:49 WIB
Ilustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan. DAVIES SURYA/BBCIlustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan.

Vonis Pengadilan Negeri Raha terhadap terdakwa T diperberat oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjadi sembilan tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Hingga akhirnya, Ramadio yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Buton Utara ditetapkan sebagai Plt Bupati Buton Utara.

Penyebabnya, Bupati definitif Buton Utara, Abu Hasan menjalani cuti di luar tanggungan negara pada 26 September 2020-5 Desember 2020 untuk mengikuti kampanye Pilkada 2020.

Desakan Komnas Perempuan

Penunjukan Ramadio ini mendapatkan reaksi keras dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

Komnas Perempuan meminta Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi penunjukkan Ramadio sebagai Plt Bupati Buton Utara karena ia berstatus tersangka kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap anak berusia 14 tahun.

"Tentu kami mengharapkan mendagri melalui gubernur Sulawesi Tenggara mengevaluasi pengukuhan wakil bupati Buton Utara sebagai Plt bupati," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam konferensi pers daring, Selasa (29/9/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Siti, Mendagri Tito Karnavian dapat mengangkat pejabat di lingkungan Kemendagri untuk menjadi Plt bupati Buton Utara.

Baca juga: Saat Tersangka Pencabulan Anak Dilantik Jadi Plt Bupati Buton Utara

Di sisi lain, kata dia, Mendagri juga perlu menyiapkan pejabat pengganti ketika kasus Ramadio mulai disidangkan.

"Ketika proses hukum ini disidangkan, ada perintah penahanan dari JPU atau hakim, jabatan ini akan kosong," tutur Siti.

"Mendagri juga harus mengantisipasi itu dengan mempersiapkan pengganti bupati Buton Utara," ucap dia.

Kemendagri memproses kasus Ramadio

Melihat perkembangan yang ada, pihak Kemendagri lantas meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas kasus hukum yang menjerat Ramadio.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik pada 30 September 2020 mengatakan, sudah ada surat resmi yang dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Pukat UGM: Ada 7 Ketentuan dalam UU KPK soal Pemberhentian Komisioner

Nasional
AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

AJI Ingatkan Keselamatan Jurnalis dengan Imbau Konferensi Pers Daring

Nasional
UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

UPDATE 25 Juni: 12.912.623 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 25.482.036 Dosis Pertama

Nasional
Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Keterisian Beberapa RS Rujukan Covid-19 di Kota Bandung Sudah di Atas 100 Persen

Nasional
Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Kubu Moeldoko Layangkan Gugatan ke PTUN, Demokrat: Memalukan

Nasional
Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Update: Sebaran 422 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia, Jawa Tengah 103 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X