Kompas.com - 02/10/2020, 08:49 WIB
Ilustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan. DAVIES SURYA/BBCIlustrasi keadilan bagi korban perkosaan anak perempuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik penunjukkan Wakil Bupati Buton Utara Ramadio sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Buton Utara berakhir setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberhentikan sementara Ramadio dari jabatannya sebagai Wakil Bupati.

Ramadio diberhentikan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Pemberhentian itu ditetapkan Mendagri berdasarkan usulan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi melalui surat nomor 132.74/4830 tertanggal 30 September 2020.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan, melalui surat itu, gubernur memerintahkan pemberhentian sementara Ramadio sebagai Wakil Bupati Buton Utara.

"Yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Wakil Bupati Buton Utara," ujar Akmal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Plt Bupati Diberhentikan, Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Bupati Buton Utara

Dengan demikian, Ramadio juga diberhentikan sementara dari jabatan Plt Bupati Buton Utara.

Awal kasus

Kasus eksploitasi seksual yang menjerat Ramadio tersebut mencuat ke publik pada Desember 2019.

Ramadio diduga mencabuli seorang anak yang masih berusia 14 tahun dua kali pada bulan Juni 2019.

Ramadio diduga memberikan uang Rp 2 juta kepada korbannya melalui seorang muncikari berinisial T alias L.

Polres Muna, Sulawesi Tenggara kemudian menetapkan Ramadio sebagai tersangka pelaku pencabulan anak di bawah umur.

Meski berstatus sebagai tersangka, Ramadio tidak ditahan.

Lalu, pada September 2020, berkas perkara Ramadio telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum (JPU). Namun, kasusnya belum disidangkan.

Sementara itu, terdakwa berinisial T telah disidangkan. Ia bahkan sedang menunggu proses upaya hukum kasasi yang diajukannya.

Baca juga: Terlibat Kasus Pencabulan Anak, Plt Bupati Buton Utara Diberhentikan Mendagri

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

UPDATE 17 Mei: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.552.687

Nasional
TTG - UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

TTG - UPDATE 17 Mei: Ada 89.129 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

UPDATE 17 Mei: Tambah 212, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.305 Orang

Nasional
Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Jokowi Minta KPK hingga Kemenpan RB Tindak Lanjuti Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

UPDATE 17 Mei 2021: Bertambah 4.295 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.744.045

Nasional
Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Jokowi: Masih Ada Peluang Memperbaiki bagi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Eks Pimpinan KPK: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Disaring Lewat Cara yang Tidak Adil

Nasional
Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Tak Dijadikan Dasar Berhentikan 75 Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Jokowi: Saya Sepakat dengan MK, Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tak Boleh Merugikan

Nasional
Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Rapat dengan Komisi VIII DPR, Kemensos Berkomitmen Dukung RUU PB

Nasional
Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Nasional
Kritik Kedatangan WN China,  PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Kritik Kedatangan WN China, PAN: Protes Masyarakat Seakan Tak Didengar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Soal RUU Penanggulangan Bencana, DPR: Belum Ada Titik Temu Tentang Nomenklatur

Nasional
Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Nasional
Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Libur Lebaran, Mobilitas Masyarakat di Tempat Wisata Naik 38 hingga 100 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X