Kompas.com - 01/10/2020, 21:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti kinerja anggota DPR RI periode 2019-2024 dalam satu tahun terakhir.

Lucius mengatakan, terdapat sejumlah catatan guna mengevaluasi posisi DPR sebagai wakil rakyat khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19.

Ia menilai, DPR cenderung gagal dalam memberi sumbangsih bagi penanganan pandemi. Semua kebijakan selama pandemi, kata Lucius, ada pada pemerintah.

"DPR terlihat hanya pengikut, bukan lembaga yang menentukan dengan peran menjadi penyeimbang pemerintah," kata Lucius dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Lucius mencontohkan, saat DPR mendukung pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Padahal, banyak masukan dari kelompok masyarakat, tokoh dan organisasi masyarakat agar pelaksanaan pilkada kembali ditunda.

"Keputusan DPR melawan masukan berbagai pihak yang menginginkan penundaan pilkada demi mencegah potensi penularan baru virus Covid 19. Sebagai wakil rakyat, DPR enggan membawa suara penolakan warga atas pelaksanaan pilkada dan memilih untuk mendukung keinginan pemerintah," ujar dia.

Lucius juga menilai, tak adanya respons serius DPR, saat pemerintah pertama kali mengumumkan kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Formappi Sebut Kinerja DPR Tak Bertumpu pada Sosok Ketua

Hal ini dilihat dari keputusan DPR yang justru menunda rapat paripurna pembukaan masa persidangan III yang dijadwalkan pada 23 Maret 2020.

"Idealnya, DPR menggelar Rapat Paripurna Luar Biasa untuk membicarakan kebijakan yang harus diambil dalam membantu pemerintah menghadapi situasi pandemi," ucap dia.

Lucius sekaligus mengkritik agenda kerja parlemen di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanjutkan pembahasan RUU yang cenderung tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Lucius mengatakan, DPR mengebut, pembahasan RUU Cipta Kerja seiring dengan meningkatnya jumlah kasus Covid-19. Padahal, RUU tersebut tidak dirancang untuk mengatasi efek pandemi.

Bahkan, kata Lucius, DPR menyelesaikan RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Bea Meterai, RUU Minerba di tengah pandemi.

Baca juga: Hasilkan 84 UU, Kinerja DPR Dinilai Kalah Jauh dari Periode Sebelumnya

"Akan tetapi menomorduakan upaya penanganan pandemi demi menyelesaikan RUU-RUU ini tentu bukan sesuatu yang pantas. Keselamatan rakyat harusnya menjadi yang pertama dan utama bagi DPR," tutur dia.

Lebih lanjut, Lucius mengatakan bahwa peran DPR dalam membahas anggaran mestinya terlihat pada upaya menginisiasi peruntukan anggaran negara untuk penanganan pandemi.

Namun, saat presiden memastikan anggaran untuk penanganan pandemi melalui Perppu Nomor 1 tahun 2020, DPR justru mempersoalkan klausul dalam Perppu tersebut yang dianggap mengabaikan peran mereka.

"Yang pada akhirnya Perppu tersebut dengan mulus diterima DPR menjadi UU," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Bupati Langkat Salahkan Bawahan, Minta dibebaskan Dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Anies Bertemu AHY, Nasdem: Komunikasi Cair yang Terbuka

Nasional
UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

UPDATE 7 Oktober 2022: Bertambah 1.501, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.442.624

Nasional
Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Indonesia Tolak Debat Isu Muslim Uighur di Dewan HAM PBB, Ini Alasannya

Nasional
Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Sindir Produsen Vaksin yang Banyak Publikasi, Jokowi: Ngomong Terus tapi Kok Enggak Jadi-jadi

Nasional
Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Susi Pudjiastuti Bongkar Kemenperin Pimpinan Airlangga Abaikan KKP soal Kuota Impor Garam

Nasional
Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Capres-Cawapres Pilihan Demokrat Akan Ditetapkan Majelis Tinggi Partai

Nasional
Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Kemenlu: 934 WNI Jadi Korban Penipuan Perusahaan Online Scam di Kawasan ASEAN

Nasional
KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Lelang Jetski dan Mesin Kapal Milik Eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Titip Kejagung Selesaikan Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Polri Sebut Polisi yang Tembakkan Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan Tak Tahu Aturan FIFA

Nasional
Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Polri Update Total Korban Tragedi Kanjuruhan Jadi 678 Orang

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Jokowi Resmikan Pabrik Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Nasional
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono Punya Harta Rp 31,9 Miliar

Nasional
Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan Massal di Thailand

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.