Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Kompas.com - 01/10/2020, 19:47 WIB
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayJuru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Indonesia telah mengajukan permohonan bantuan alat rapid test berbasis antigen kepada Badan Kesehatan Dunia ( WHO).

"Kami telah berkomunikasi dengan perwakilan WHO yang ada di Indonesia dan kami telah memohon untuk bisa dapat dipertimbangkan mendapatkan bantuan dari WHO untuk tes cepat ini," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2020)

Rapid test antigen merupakan bentuk tes cepat yang memanfaatkan sampel usap untuk mendeteksi ada tidaknya antigen virus corona dalam tubuh.

Baca juga: Satu Pegawai Restoran Mi di Yogyakarta Positif Covid-19, 30 Lainnya Jalani Rapid Test

Berbeda dengan rapid test antibodi yang selama ini jamak dipakai di Indonesia, rapid test antigen dianggap lebih akurat karena mendeteksi langsung bagian dari virus Covid-19.

Sementara rapid test antibodi selama ini hanya mendeteksi ada tidaknya antibodi dalam darah. Hasil dari rapid test antigen juga keluar cukup cepat, yakni hanya sekitar 15 menit setelah tes pada sampel usap.

"Ini agar kita bisa mendeteksi dengan lebih cepat dari kasus atau masyarakat yang menderita Covid-19," ucap Wiku.

Menurut Wiku, WHO telah menyediakan 120 juta alat tes cepat berbasis antigen ini untuk 133 negara di dunia.

Negara yang jadi prioritas adalah negara-negara middle income country dan negara -negara dengan jumlah kasus besar.

Namun, apabila tidak mendapat bantuan, Wiku memastikan bahwa pemerintah akan tetap mengupayakan rapid test antigen bisa masuk ke Indonesia. Pemerintah sudah mengantongi rekomendasi dari WHO terkait daftar alat tes cepat antigen yang memiliki kualitas baik.

Baca juga: Sebelum Layani Pasien Covid-19, Semua Karyawan Graha Wisata TMII Jalani Rapid Test

"Sedang kami review untuk selanjutnya mungkin akan digunakan dan tentu akurasinya yang lebih tinggi karena ini pendeteksi antigen," kata dia.

Meski begitu, Wiku menegaskan, rapid test antigen ini nantinya tetap hanya akan digunakan untuk sebatas screening awal.

Tes ini bukan untuk mendiagnosa dan menentukan seseorang terpapar Covid-19 atau tidak.

"Dalam rangka proses skrining sebelum selanjutnya dilakukan tes untuk penegakan diagnosa dengan real time PCR," kata Wiku.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X