Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/10/2020, 19:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Indonesia telah mengajukan permohonan bantuan alat rapid test berbasis antigen kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Kami telah berkomunikasi dengan perwakilan WHO yang ada di Indonesia dan kami telah memohon untuk bisa dapat dipertimbangkan mendapatkan bantuan dari WHO untuk tes cepat ini," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2020)

Rapid test antigen merupakan bentuk tes cepat yang memanfaatkan sampel usap untuk mendeteksi ada tidaknya antigen virus corona dalam tubuh.

Baca juga: Satu Pegawai Restoran Mi di Yogyakarta Positif Covid-19, 30 Lainnya Jalani Rapid Test

Berbeda dengan rapid test antibodi yang selama ini jamak dipakai di Indonesia, rapid test antigen dianggap lebih akurat karena mendeteksi langsung bagian dari virus Covid-19.

Sementara rapid test antibodi selama ini hanya mendeteksi ada tidaknya antibodi dalam darah. Hasil dari rapid test antigen juga keluar cukup cepat, yakni hanya sekitar 15 menit setelah tes pada sampel usap.

"Ini agar kita bisa mendeteksi dengan lebih cepat dari kasus atau masyarakat yang menderita Covid-19," ucap Wiku.

Menurut Wiku, WHO telah menyediakan 120 juta alat tes cepat berbasis antigen ini untuk 133 negara di dunia.

Negara yang jadi prioritas adalah negara-negara middle income country dan negara -negara dengan jumlah kasus besar.

Namun, apabila tidak mendapat bantuan, Wiku memastikan bahwa pemerintah akan tetap mengupayakan rapid test antigen bisa masuk ke Indonesia. Pemerintah sudah mengantongi rekomendasi dari WHO terkait daftar alat tes cepat antigen yang memiliki kualitas baik.

Baca juga: Sebelum Layani Pasien Covid-19, Semua Karyawan Graha Wisata TMII Jalani Rapid Test

"Sedang kami review untuk selanjutnya mungkin akan digunakan dan tentu akurasinya yang lebih tinggi karena ini pendeteksi antigen," kata dia.

Meski begitu, Wiku menegaskan, rapid test antigen ini nantinya tetap hanya akan digunakan untuk sebatas screening awal.

Tes ini bukan untuk mendiagnosa dan menentukan seseorang terpapar Covid-19 atau tidak.

"Dalam rangka proses skrining sebelum selanjutnya dilakukan tes untuk penegakan diagnosa dengan real time PCR," kata Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKMK Punya Waktu Maksimum 45 Hari Usut Perubahan Substansi Putusan MK soal Pencopotan Aswanto

MKMK Punya Waktu Maksimum 45 Hari Usut Perubahan Substansi Putusan MK soal Pencopotan Aswanto

Nasional
Soal RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III DPR: Pemerintah Sebetulnya Belum Solid

Soal RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III DPR: Pemerintah Sebetulnya Belum Solid

Nasional
Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Nasional
Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Nasional
Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Nasional
Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Nasional
Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Nasional
Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Nasional
Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Nasional
Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Nasional
Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Nasional
MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Nasional
GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

Nasional
Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.