KILAS

Permudah Administrasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Kembangkan Dashboard Monitoring

Kompas.com - 01/10/2020, 17:58 WIB
BPJS Kesehatan kembangkan fitur dashboard monitoring klaim Covid-19 untuk permudah Pemerintah Daerah dalam memonitor progress administrasi, Rabu (30/9/2020). DOK. Humas BPJS KesehatanBPJS Kesehatan kembangkan fitur dashboard monitoring klaim Covid-19 untuk permudah Pemerintah Daerah dalam memonitor progress administrasi, Rabu (30/9/2020).

Kompas.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengembangkan fitur Dashboard Monitoring Klaim Covid-19 sebagai upaya memudahkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memonitor progress administrasi klaim.

“Kami berharap fitur ini dapat membantu Pemda melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengajuan klaim Covid-19 oleh rumah sakit (rs) di masing-masing wilayah kerjanya,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, seperti pada keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (1/10/2020).

Lebih jauh lagi, Fachmi mengharapkan data-data yang ada pada fitur tersebut dapat menjadi alternatif sumber informasi bagi Pemda dalam menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 di daerahnya.

Pernyataan tersebut, ia sampaikan usai melangsungkan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Sebagai informasi, data yang melekat pada dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan database terpadu berisi informasi tentang penyelenggaraan JKN–Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dapat diakses masing-masing Pemda.

Lewat fitur itu, Pemda dapat mengakses informasi terkini setiap hari yang memuat tentang jumlah pengajuan, hasil, hingga jumlah dan jenis dispute klaim Covid-19 per kabupaten atau kota dan per rumah sakit.

Pada kesempatan itu, Fachmi Idris mengatakan ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses pengerjaan verifikasi klaim Covid-19.

Kendala tersebut diantaranya, pihak rs mengajukan berkas klaim yang kurang lengkap atau bahkan belum mengajukan klaim sama sekali.

Baca juga: Luhut Minta BPJS Kesehatan Percepat Pembayaran Klaim RS Rujukan Covid-19

Selain itu, belum optimalnya pemahaman rs tentang petunjuk teknis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) tentang pengajuan klaim Covid-19, serta adanya sejumlah dispute klaim juga menjadi kendala lainnya.

“Output hasil verifikasi BPJS Kesehatan meliputi tiga hal, yaitu pertama, klaim rs sudah sesuai, ini tidak ada masalah. Kedua, klaimnya tidak sesuai, dan ketiga, dispute klaim,” terang Fachmi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Kakorlantas Sebut Pemudik yang Lolos Penyekatan di Bekasi Bakal Diputarbalikkan di Pos Berikutnya

Nasional
Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Pemerintah Klaim Larangan Mudik Dipatuhi Masyarakat, Ini Faktanya...

Nasional
Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X