Kompas.com - 01/10/2020, 15:57 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana dengan mengenakan baju Sakera. Humas Kemenko PolhukamMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana dengan mengenakan baju Sakera.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, tuduhan Vanuatu bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua adalah hal yang mengada-ada.

"Bagi Indonesia, Vanuatu itu mengada-ada," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020).

Mahfud menjelaskan, sejak Sidang Umum PBB 2016, jumlah negara yang menyuarakan tuduhan pelanggaran HAM di Papua mengalami penurunan.

Pada masa itu, kata Mahfud, sedikitnya ada tujuh negara yang menentang Indonesia.

Baca juga: Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Namun seiring berjalan waktu, jumlah negara yang menentang Indonesia dalam agenda tahunan PBB itu berangsur menyusut.

Puncaknya adalah pada Sidang Umum PBB tahun 2020 ini yang hanya menyisakan negara Vanuatu.

"Sekarang tinggal satu, Vanuatu. Itu menarik. Sebab itu, tentu kita lebih banyak yang bangga," kata Mahfud MD.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

Baca juga: Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasial, Ini Tanggapan Kemenlu

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Korlantas Polri Luncurkan Aplikasi SINAR, Perpanjang SIM Cukup Lewat Handphone

Nasional
Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Wagub Sebut Tidak Ada Lagi Wilayah Terisolasi akibat Bencana NTT

Nasional
UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

UPDATE 13 April: Sebaran Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat dengan 1.456 Kasus

Nasional
Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Soal SBY Daftarkan Merek Demokrat ke Kemenkumham, Begini Kata Partai

Nasional
Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Wagub NTT soal Pemulihan Listrik Pasca-Bencana: 70 Persen Sudah Menyala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X