Sri Mulyani Sebut Hilirisasi Kelapa Sawit di Indonesia Belum Berkembang

Kompas.com - 01/10/2020, 14:56 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hilirisasi atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi untuk kelapa sawit masih belum berkembang.

Padahal, kata dia, industri kelapa sawit di Indonesia merupakan penyumbang devisa signifikan sebesar 21,4 miliar dollar AS.

Jumlah tersebut lebih dari 14 persen dari total penerimaan devisa dari ekspor non-migas Tanah Air.

"Nilai tambah untuk hilirisasi ini sangat besar, Indonesia masih memiliki potensi untuk melakukannya karena hilirisasi kelapa sawit masih belum berkembang seperti yang terjadi di Malaysia," kata Sri Mulyani dalam peluncuran program santriprenuer berbasis kelapa sawit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia secara daring, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Sri Mulyani mengatakan, selama ini, kelapa sawit digunakan sebagai cara untuk mengatasi ketergantungan minyak dan impor minyak yang besar.

Cara tersebut dilakukan melalui program biodiesel.

Kelapa sawit, kata dia, memiliki nilai tambah luar biasa di sektor hilir.

Selain untuk makanan, yaitu minyak goreng dan margarin, juga dipakai untuk sabun dan kosmetik.

Oleh karena itu, program hilirisasi kelapa sawit lebih luas lagi pun dibutuhkan. Utamanya agar muncul kegiatan-kegiatan ekonomi.

"Sehingga dengan program hilirisasi, akan muncul kegiatan-kegiatan ekonomi. Kegiatan industri hilirnya akan muncul dan menjadi penting," kata dia.

Baca juga: Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Sri Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah akan fokus untuk menciptakan nilai tambah makin besar dari kelapa sawit.

Hal tersebut ditujukan agar bisa meningkatkan nilai ekonomi sekaligus kesempatan kerja dan kemandirian, baik di sektor pangan maupun lainnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X