KPU: 7 Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada 2020 Tak Memenuhi Syarat

Kompas.com - 01/10/2020, 12:35 WIB
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7 bakal pasangan calon kepala daerah dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada 2020.

Rinciannya, 1 bapaslon gubernur dan wakil gubernur serta 6 bakal paslon bupati dan wakil bupati.

Data itu bersumber dari sistem informasi pencalonan (Silon) hingga 29 September yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Evi Novida Ginting Manik kepada wartawan, Kamis (1/10/2020).

"Sumber Silon 29 September 2020 pukul 12.00 WIB," kata Evi.

Baca juga: Banyak Petahana Maju Pilkada, Bawaslu Jabar Fokus Awasi Netralitas ASN

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan bakal paslon tak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada.

Bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi, dinyatakan TMS karena Agusrin merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun.

Pada saat mendaftar sebagai peserta Pilkada, Agusrin belum genap 5 tahun selesai menjalani pidana.

Sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Alasan serupa juga menyebabkan bakal paslon bupati dan wakil bupati Nias Utara, Fonaha Zega-Emanuel Zebua, dinyatakan TMS. Fonaha belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani masa pidananya.

Hal yang sama juga terjadi pada bapaslon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X