Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Kompas.com - 01/10/2020, 10:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pengiriman beras untuk bantuan sosial tidak ditumpuk dan harus cepat sampai ke penerima.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog di Kabupaten Tegal dan Brebes, Jawa Tengah, Rabu (30/9/2020) dalam rangka monitoring program bantuan beras bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang digulirkan sejak Agustus 2020.

"Beras tidak boleh ditumpuk, harus dipastikan sampai kepada penerima," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Polisi Dalami Dugaan Sabotase dalam Kasus Beras Bansos Tercampur Biji Plastik

Muhadjir mengatakan, komitmen para vendor jasa pengiriman barang diperlukan agar distribusi beras sampai kepada masyarakat.

Mereka harus bertanggung jawab untuk menjamin beras yang akan dikirim sampai ke rumah setiap masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta para jasa pengiriman atau transporter tersebut mengoordinasikan pengirimannya dengan pemerintah daerah.

"Kalaupun harus di-drop di titik tertentu semisal RW, e-warong, atau kelurahan, pastikan itu merupakan titik yang mendekatkan dengan KPM PKH," kata dia.

"Tanggung jawab transporter tidak boleh lepas, harus segera didistribusikan ke KPM ," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga mengapresiasi kualitas dan proses pengemasan yang dinilainya sangat baik. Bahkan, kualitasnya pun merupakan beras terbaik.

Muhadjir menjelaskan, bantuan sosial beras ini merupakan bantuan tambahan yang diberikan kepada para KPM PKH dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengurangi dampak Covid-19.

"Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, beras ini disalurkan guna meringankan beban masyarakat terutama para KPM PKH dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid 19," kata dia.

Adapun setiap KPM PKH menerima 15 kilogram per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut periode Agustus-Oktober 2020.

Baca juga: Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Di seluruh Indonesia, telah dialokasikan sebanyak 10 juta KPM PKH.

Sementara di wilayah Kabupaten Tegal, bantuan beras diperuntukkan bagi 60.054 KPM PKH dari total tercatat 7.402 KPM PKH.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com