Menko PMK Minta Pengiriman Beras untuk Penerima Bansos Tidak Ditumpuk

Kompas.com - 01/10/2020, 10:14 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Gedung Bulog dalam kunjungan kerja ke Tegal dan Brebes, Jawa Tengah, Rabu (30/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Gedung Bulog dalam kunjungan kerja ke Tegal dan Brebes, Jawa Tengah, Rabu (30/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pengiriman beras untuk bantuan sosial tidak ditumpuk dan harus cepat sampai ke penerima.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog di Kabupaten Tegal dan Brebes, Jawa Tengah, Rabu (30/9/2020) dalam rangka monitoring program bantuan beras bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang digulirkan sejak Agustus 2020.

" Beras tidak boleh ditumpuk, harus dipastikan sampai kepada penerima," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2020).

Baca juga: Polisi Dalami Dugaan Sabotase dalam Kasus Beras Bansos Tercampur Biji Plastik

Muhadjir mengatakan, komitmen para vendor jasa pengiriman barang diperlukan agar distribusi beras sampai kepada masyarakat.

Mereka harus bertanggung jawab untuk menjamin beras yang akan dikirim sampai ke rumah setiap masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta para jasa pengiriman atau transporter tersebut mengoordinasikan pengirimannya dengan pemerintah daerah.

"Kalaupun harus di-drop di titik tertentu semisal RW, e-warong, atau kelurahan, pastikan itu merupakan titik yang mendekatkan dengan KPM PKH," kata dia.

"Tanggung jawab transporter tidak boleh lepas, harus segera didistribusikan ke KPM ," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga mengapresiasi kualitas dan proses pengemasan yang dinilainya sangat baik. Bahkan, kualitasnya pun merupakan beras terbaik.

Muhadjir menjelaskan, bantuan sosial beras ini merupakan bantuan tambahan yang diberikan kepada para KPM PKH dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengurangi dampak Covid-19.

"Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, beras ini disalurkan guna meringankan beban masyarakat terutama para KPM PKH dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid 19," kata dia.

Adapun setiap KPM PKH menerima 15 kilogram per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut periode Agustus-Oktober 2020.

Baca juga: Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Di seluruh Indonesia, telah dialokasikan sebanyak 10 juta KPM PKH.

Sementara di wilayah Kabupaten Tegal, bantuan beras diperuntukkan bagi 60.054 KPM PKH dari total tercatat 7.402 KPM PKH.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X