Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah Lebih dari 4.000, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 01/10/2020, 09:32 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penularan Covid-19 masih terus terjadi hingga Rabu (30/9/2020). Selama 24 jam terakhir, pemerintah mencatat penambahan 4.284 kasus positif Covid-19.

Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 287.008 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Penambahan 4.284 kasus Covid-19 ini merupakan hasil dari pemeriksaan spesimen sebanyak 45.496 spesimen dalam satu hari. Pada periode itu, ada 30.940 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 4.284, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 287.008 Orang

Kemudian, disampaikan ada penambahan 4.510 pasien Covid-19 sembuh. Dengan demikian, total pasien sembuh menjadi 214.947 orang.

Sementara itu, kasus kematian bertambah 139, sehingga pasien Covid-19 meninggal dunia menjadi 10.740 orang.

Selain itu, pemerinyah mencatat ada 132.693 orang berstatus suspek Covid-19.

Secara kumulatif, pemerintah telah memeriksa 3.321.898 spesimen dari 1.993.694 orang yang diambil sampelnya.

Baca juga: Epidemiolog: Pembatasan Mobilitas Penduduk Cegah Peningkatan Kasus Covid-19

Kasus Covid-19 di Indonesia diketahui telah menyebar di 497 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Sementara itu, kasus baru Covid-19 terjadi di 33 provinsi. DKI Jakarta mencatat penambahan terbanyak dengan 1.159 kasus.

Kemudian, Jawa Barat bertambah 446 kasus, Riau sebanyak 352 kasus, Papua sebanyak 322 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 294 kasus.

Patuh protokol Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas ( Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tak ada yang kebal dari Covid-19.

Wiku menanggapi survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan sebanyak 17 persen masyarakat merasa tak akan tertular Covid-19.

"Kita menyayangkan adanya persepsi masyarakat yang menyatakan kebal terhadap Covid-19. Perlu kami tekankan sekali lagi, tidak ada orang yang kebal terhadap Covid-19 dan Covid-19 atau virus ini tidak mengenal tua atau muda, kaya atau miskin, siapa pun bisa tertular," katanya lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Masyarakat Diharapkan Jangan Merasa Kebal Covid-19

Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Selasa (8/9/2020) lima kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan risiko, sehingga saat ini ada 70 kabupaten kota dengan risiko tinggi dari pekan lalu sebanyak 65 daerah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari Selasa (8/9/2020) lima kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan risiko, sehingga saat ini ada 70 kabupaten kota dengan risiko tinggi dari pekan lalu sebanyak 65 daerah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.
Wiku mengatakan, mereka yang rajin berolahraga dan kerap berdiam diri di rumah juga masih rawan tertular Covid-19 bila ada anggota keluarganya yang tidak menjalani protokol kesehatan sepulang bekerja.

Karena itu, Wiku mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama bagi yang harus bekerja di luar rumah.

"Jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa karena rajin olahraga atau berdiam diri di rumah kita bisa kebal karena tertular itu bisa mudah terjadi dari siapa pun yang kita temui," ujar Wiku.

Baca juga: Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Pemulihan kesehatan diutamakan

Berbarengan dengan itu, Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tetap mengutamakan kesehatan daripada ekonomi dalam menangani Covid-19.

"Nomor satu ini jelas, Pak Presiden jelas, bahwa yang di depan sektor kesehatan. Jadi kesehatan harus pulih dulu baru ekonomi. Karena apa pun yang kita lakukan, pandeminya pandemi kesehatan. Kita harus dorong itu supaya pulih dulu, baru ekonomi menyusul," kata Budi dalam keterangan persnya lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Ia mengatakan, saat ini Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sudah bekerja serius untuk menekan laju penularan Covid-19.

Budi pun menilai bahwa saat ini laju penularan Covid-19 mulai menurun.

Jika tren penularan terus menurun, Budi optimistis masyarakat akan merasa aman sehingga mulai berani untuk melakukan aktivitas perekonomian di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Tugas kami di Satgas Ekonomi adalah mengganjal masa-masa di mana rasa aman masyarakat belum 100 persen pulih sehingga aktivitas ekonomi secara fisik belum bisa terjadi," ujar Budi.

"Kita membantu dengan mengganjal, memberikan support bagi keluarga dan rakyat yang terdampak," kata dia.

Baca juga: Satgas Berikan 7 Tips Mencegah Terjadinya Klaster Covid-19 di Keluarga

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com