Menlu Minta Kasus Kematian 7 WNI di Johor Bahru Diusut

Kompas.com - 01/10/2020, 08:29 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Rapat membahas diplomasi vaksin virus Corona (COVID-19), perlindungan WNI di masa pandemi, dan perdagangan Indonesia di masa pandemi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Luar Negeri Retno Marsudi mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Rapat membahas diplomasi vaksin virus Corona (COVID-19), perlindungan WNI di masa pandemi, dan perdagangan Indonesia di masa pandemi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi meminta, aparat penegak hukum mengusut kasus kematian tujuh warga negara Indonesia ( WNI) di Malaysia.

Ketujuh orang itu diketahui tewas akibat tenggelam di perairan Bandar Penawar, Johor Bahru, Malaysia.

" Kemlu telah meminta agar otoritas penegak hukum untuk mendalami isu ini dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke meja hukum," kata Retno saat konferensi pers virtual, Rabu (30/9/2020).

Menurut dia, jika peristiwa ini terus terjadi, hal itu dapat merugikan dan membahayakan keselamatan nyawa para WNI.

Baca juga: Kemlu Sebut Seorang WNI Luka Ringan Akibat Ledakan di Beirut

Ia menambahkan, saat ini proses otopsi dan identifikasi terhadap ketujuh jenazah oleh otoritas setempat telah selesai dilakukan.

"KJRI Johor Bahru akan memfasilitasi pemulangan jenazah tersebut ke tanah air pada tanggal 4 dan 5 Oktober mendatang," ucapnya.

Sedangkan, sembilan WNI yang selamat saat ini sedang berada di Detensi Tahanan Imigrasi Setia Tropika untuk dimintai keterangan.

Retno memastikan, seluruh hak-hak WNI tersebut akan terpenuhi.

"KJRI Johor Bahru akan terus melakukan pendampingan kekonsuleran untuk memastikan hak-haknya terpenuhi selama proses hukum di Malaysia," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X