Kompas.com - 01/10/2020, 07:48 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para pelaksana tugas dan pejabat sementara untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada 2020. 

Menurut Tito, pihaknya akan menggunakan instrumen hukum yang ada untuk memberikan sanksi bagi para kepala daerah yang terbukti melanggar netralitas.

“Posisi yang tidak netral itu akan menjadi potensi konflik. Kalau sampai terjadi seperti itu maka saya akan menggunakan instrumen-instrumen yang ada untuk memberikan sanksi bila memang terbukti," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Kamis (1/10/2020).

"Jadi tolong ambil posisi netral, tidak perlu mengeluarkan suara-suara yang membuat satu paslon, atau dua-tiga paslon yang lain itu menjadi antipati dan tidak percaya kepada rekan-rekan kepala daerah,” kata Tito.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Beri Toleransi kepada Pejabat yang Kumpulkan Massa

Tito juga meminta kepada seluruh Plt dan Pjs kepala daerah untuk terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah agar protokol kesehatan yang telah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) benar-benar diterapkan dengan baik.

Untuk itu, dia meminta mereka agar melakukan rapat evaluasi secara berkala.

“Rangkul semua pihak dan lakukan langkah-langkah koordinasi secara rutin, paling tidak dievaluasi secara mingguan," ucap Tito.

"Kerumunan-kerumunan yang tidak sesuai dengan aturan KPU, yang tidak bisa menjaga jarak, apapun bentuknya juga harus dilarang," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Kepada Jokowi, Pedagang: Minyak Goreng Murah Sekarang, tetapi Enggak Ada Pembeli

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

UPDATE 17 Mei: Tambah 1.029, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.890.826

Nasional
Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Update 17 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.481

Nasional
Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Ridwan Kamil Temui Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Sebut Silaturahmi Lebaran

Nasional
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO Minyak Goreng

Nasional
Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan, BURT DPR: Kami Dengar Aspirasi Publik

Nasional
Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

Polri: Kecelakaan di Tol Sumo Terjadi Setelah Bus Melaju 17 Km dan Diganti Sopir Cadangan

Nasional
Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka bagi Partai Lain

Nasional
Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Kriteria Warga yang Boleh Lepas dan Masih Wajib Pakai Masker

Nasional
Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Cegah Hepatitis Akut, RSCM: Anak Jangan Berbagi Makanan di Sekolah

Nasional
Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Jokowi: Masyarakat Boleh Tak Pakai Masker Saat Aktivitas di Luar Ruangan yang Tak Padat

Nasional
UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

UPDATE 17 Mei: Tambah 247, Total Kasus Covid-19 Capai 6.051.205

Nasional
Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Jokowi: Kegiatan di Ruang Tertutup dan Transportasi Publik Tetap Harus Pakai Masker

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Penjelasan Imigrasi soal Ditolaknya Ustaz Abdul Somad di Singapura

Nasional
40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

40 Petani Ditangkap di Bengkulu, Pengacara Siapkan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.