Kemenpan RB: Masih Banyak Masyarakat Tertipu Penerimaan CPNS

Kompas.com - 30/09/2020, 21:06 WIB
Sekretaris Menteri PANRB Dwi Wahyu Atmaji Dok. Kementerian PANRBSekretaris Menteri PANRB Dwi Wahyu Atmaji

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, hingga saat ini banyak masyarakat yang masih menjadi korban penipuan dalam seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS).

Penyebabnya, masih banyak masyarakat yang percaya adanya KKN dalam penerimaan CPNS.  

Baca juga: Cegah Klaster SKB CPNS, Pegawai Kantor Bupati Probolinggo WFH 5 Hari

"Masih ada yang meyakini bahwa untuk menajdi CPNS itu masih ada yang bisa bantu. Karenanya, banyak sekali terjadi penipuan karena masyarakat masih percaya adanya KKN dalam pengadaan CPNS," ujar Dwi dalam rapat secara virtual bersama para sekretaris daerah dari seluruh Indonesia, Rabu (30/9/2020).

"Padahal sudah tidak ada sama sekali sekarang ini," lanjut Dwi.

Menurutnya, beberapa waktu lalu Menpan RB Tjahjo Kumolo melaporkan penipuan penerimaan CPNS karena memakan korban yang menderita kerugian materi hampir Rp 10 miliar.

Baca juga: Kepala BKN Ingatkan CPNS Tidak Otomatis Jadi PNS, Ini Alasannya

Para korban tersebut, lanjut Dwi, banyak yang berasal dari kalangan kurang mampu.

"Itu memang kasihan sekali. Kadang-kadang harus menjual sawah, sapi, kerbau dan lainnya tetapi hasilnya malah tertipu," ungkapnya.

"Maka ini harus disosialisasikan bahwa itu tidak ada (KKN) Supaya tidak lagi terjadi korban penipuan," tambah Dwi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Nasional
Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Nasional
Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Nasional
Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Nasional
PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

Nasional
Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Nasional
Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Nasional
MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

Nasional
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

Nasional
Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X