Menko PMK Apresiasi Masyarakat yang Naik Kelas dari Program Keluarga Harapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengapresiasi masyarakat yang dinilainya telah naik kelas sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Pekalongan, Jawa Tengah.

Masyarakat yang naik kelas dari program bantuan sosial (bansos) tersebut dikarenakan mereka sukses mengembangkan usahanya sendiri dengan pendampingan pemerintah.

"Mereka kini sudah naik kelas karena adanya peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh dari hasil pengembangan usahanya sehingga bisa hidup mandiri," ujar Muhadjir dalam kunjungannya ke Pekalongan, Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Percepat Penyaluran Dana Bansos Program Keluarga Harapan

Muhadjir juga mengapresiasi peran Pemerintah Kota Pekalongan dalam upayanya mengentaskan kemiskinan.

Buktinya, menurut dia, banyak masyarakat KPM PKH yang telah memberi kesempatan kepada warga lain untuk mendapatkan bansos tersebut sehingga melakukan graduasi mandiri.

Di Pekalongan, kata dia, KPM PKH yang telah melakukan graduasi mandiri ada 300.

"Ini sesuatu yang luar biasa. Bisa dijadikan contoh bagaimana kolaborasi PKH dengan ditopang pemerintah daerah mampu menghasilkan sesuatu yang positif," kata dia.

Muhadjir pun berharap mereka yang telah berstatus graduasi mandiri dapat terus memberikan manfaat dan menginspirasi para KPM PKH lainnya.

Baca juga: Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Ia bahkan berharap mereka yang telah keluar dari KPM PKH mampu memberdayakan warga lainnya dan tidak kembali masuk ke dalam program tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga memberikan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk program pendidikan.

Antara lain, buku cerita anak sebanyak 2.000 buku jenjang SD dan SMP dan 750 buku jenjang PAUD.

Kemudian, bantuan kuota internet untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk 55.282 siswa sebanyak 35 GB per bulan dan untuk 4.880 guru sebanyak 42 GB per bulan).

Baca juga: Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Ini termasuk bantuan operasional sekolah (BOS) reguler Kota Pekalongan senilai Rp 51,23 miliar untuk 102 SD sebanyak 20.578 siswa, 28 SMP sebanyak 11.973 siswa, 8 SMA sebanyak 3.991 siswa, 13 SMK sebanyak 8.082 siswa, dan 3 SLB sebanyak 319 siswa.

Sementara untuk Program Indonesia Pintar Kota Pekalongan bantuan yang diserahkan berupa Rp 2,83 miliar untuk 7.095 siswa SD, Rp 2,97 miliar untuk 4.837 SMP, Rp 446 juta untuk 563 SMA, dan Rp 2,60 miliar untuk 3.131 SMK.