Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kompas.com - 30/09/2020, 16:33 WIB
Ilustrasi obat ShutterstockIlustrasi obat
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian ( Kemenperin) Muhammad Khayam mengusulkan agar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengawasan obat dan makanan dibuat untuk mempermudah pelaku industri.

“Mengenai RUU pengawasan obat dan makanan, ketentuan dari RUU ini sebaiknya mendukung kemudahan pelaku industri untuk melakukan industri,” ujar Khayam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX di DPR, Rabu (30/9/2020).

Khayam mengatakan, untuk mempermudah kegiatan industri, ia mengusulkan agar sanksi-sanksi dalam undang-undang ini nantinya bersifat pembinaan bukan pidana. 

Baca juga: BPOM Temukan 50.000 Tautan Iklan Penjual Obat dan Makanan Ilegal

“Beberapa pasal sanksi yang diterapkan sebaiknya bersifat pembinaan, jadi bukan pidana, karena kalau pidana udah jelas ya di KUHP jadi ini usulannya seperti itu,” kata Khayam.

“Beberapa sanksi sifatnya administrasi dan pembinaan,” lanjut dia.

Mengenai ketentuan perizianan, Kementerian Perindustrian menyarankan agar tidak dibuat ketentuan yang menyulitkan seperti adanya perizinan sertifikat cara produksi yang baik (CPKB).

Menurut Khayam, perizinan serifikat cara distribusi yang baik untuk kosmetik, izin iklan untuk kosmetik, perizinan sertifikat cara distribusi yang baik untuk obat tradisional dan juga izin obat untuk obat tradisional juga tidak diperlukan.

“Persyaratan sertifikat tadi dan surat penerapan CPKB itu untuk melakukan kegiatan ekspor kenegara tujuan itu tidak dipersyaratkan,” ujar Khayam.

“Jadi tidak perlu mempersyaratkan sertifikat ini, penerapan di negara tujuan nya juga tidak memerlukan surat tersebut,” kata dia.

Baca juga: Kominfo Usul Buat Bab E-Farmasi dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Selanjutnya, Ia juga meminta agar waktu proses izin edar tiga bulan dapat diperpendek menjadi dua pekan.

Selain itu, menurutnya tidak ada keharusan uji klinik untuk produksi kosmetik dan obat tradisional, berbeda dengan obat kimia yang memang harus dipersyaratkan.

“Ketentuan yang terlalu detail atau rinci sebaiknya diundangkan dalam peraturan perundangan dibawahnya, setingkat PP, Perpres dan BPOM,” tutur Khayam



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X