Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang menggelar Pilkada 2020 segera menuntaskan transfer anggaran pengamanan.

Menurut Tito, masih banyak pemda yang belum tuntas menyalurkan seratus persen anggaran pengamanan pilkada kepada Polri dan TNI.

"Anggaran pengamanan Polri/TNI baru 74,47 persen (tersalur) untuk sembilan provinsi (penyelenggara Pilkada 2020)," ujar Tito dalam rapat pengamanan Pilkada 2020 dan evaluasi APBD yang digelar secara daring, Rabu (30/9/2020).

Dia lalu merinci capaian dari transfer anggaran pengamanan itu.

Baca juga: Dinilai Rawan, Semarang dan Solo Jadi Prioritas Polisi dalam Pengamanan Pilkada 2020

Dari sembilan provinsi, baru lima provinsi yang telah seratus persen menyalurkan anggaran keamanan untuk TNI dan Polri.

Kelimanya, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah.

"Saya minta betul untuk dituntaskan. Karena ini sudah masuk tahapan inti. Pengamanan itu bukan di tahapan kampanye saja, tapi juga untuk pemungutan dan perhitingan suara, " kata Tito Karnavian.

"Tolong kepala daerah baik yang definitif tidak ikut bertanding (di Pilkada) maupun Plt atau pejabat sementara ini semua dituntaskan, terutama mengamanan yang masih (hampir) 75 persen," lanjut dia.

Baca juga: Mendagri Akui Masih Ada Kerumunan di Masa Awal Pilkada 2020

Tito mengingatkan, sejak awal tahapan, pengamanan pilkada menjadi bagian dari citra keseluruhan tahapan.

Terlebih, di masa pandemi Covid-19, aparat keamanan memerlukan alat pelindung untuk menghindari potensi penularan selama bertugas.

"Kita mengharapkan Polri dan TNI bekerja keras untuk mengamankan sementara anggaran belum diserahkan," ungkap Tito Karnavian.

"Saya minta kepada inspektorat untuk melihat saldo keuangan daerah yang belum mengalokasikan anggaran keamanan ini apa hambatannnya," lanjut dia.

Baca juga: Polri Rancang Pengamanan Pilkada 2020

Sementara itu selain provinsi, saat ini masih ada 125 kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2020, yang belum menyerahkan 100 anggaran pengamanan.

Pilkada 2020 diketahui digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Selama pertengahan Maret hingga Juni 2020, tahapan Pilkada sempat ditunda akibat pandemi Covid-19.

Terhitung 15 Juni 2020, tahapan kembali dilanjutkan.

Hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.