Ketua MPR: Pelaksanaan Pilkada 2020 Menempatkan Kita dalam Posisi Dilematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis.

Sebab, sampai saat ini jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

"(Pelaksanaan pilkada) memang menempatkan kita dalam posisi dilematis," kata Bambang dalam webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita', Rabu (30/9/2020).

"Berdasarkan data per 28 Septemeber 2020 jumlah kasus positif tercatat lebih dari 270.000 kasus. Dengan angka kasus kematian di atas 10.000 kasus dan angka kesembuhan 206.000 kasus," lanjut dia.

Baca juga: Kepatuhan Masyarakat untuk Jaga Jarak Rendah, Ketua MPR Minta Operasi Yustisi Dimaksimalkan

Sedangkan di sisi lain, pilkada adalah hak konstitusional masyarakat yang harus dipenuhi. Pilkada, lanjut Bambang, merupakan bagian dari tradisi demokrasi di Indonesia yang sehat.

"Di satu sisi situasi dan kondisi masa pandemi masih menimbulkan kekhawatiran untuk menyelenggarakan pilkada," ujarnya.

Kendati demikian, Politisi Partai Golkar ini yakin bahwa pemerintah akan selalu mempertimbangkan semua masalah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Baik saran yang mendukung pelaksanaan ataupun yang kontra serta fakta terkait kondisi Covid-19 di lapangan.

Baca juga: Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

"Namun saya meyakini bahwa saat ini pun sedang mengolah dan mempertimbangkan dari berbagai masukan," ucap dia.

Untuk diketahui, tahapan Pilkada 2020 tetap digelar KPU di tengah pandemi Covid-19. Pada tanggal 4 hingga 6 September lalu, KPU menyelenggarakan pendaftaran peserta Pilkada.

Pada Rabu, (23/9/2020), KPU menggelar penetapan pasangan calon kepala daerah.

Hari pemungutan suara Pilkada 2020 rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.