Kompas.com - 30/09/2020, 11:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat mengubah ketentuan pemberian pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Anggota Panja Baleg DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pemberian pesangon PHK tetap 32 kali sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, terdapat perbedaan, yakni pesangon diberikan pengusaha dan pemerintah melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurut Taufik, skema pemberian pesangon akan dimuat dalam norma RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

"Pesangon tetap 32 (kali upah) dengan perubahan skema, 23 tanggung jawab pengusaha, 9 dari JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dengan catatan iuran kepesertaan JKP menjadi ditanggung oleh pemerintah," kata Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

"Untuk skema pesangon akan dimuat dalam norma UU," tutur dia.

Taufik mengatakan, hasil kesepakatan dalam rapat Panja tersebut akan disinkronisasi dalam rapat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

"Awalnya mau tadi malam, namun rapat timus dan Timsin digelar pada hari ini," ujarnya.

Baca juga: Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Rampung, Ini Penjelasan Baleg DPR

Secara terpisah, anggota Panja Baleg DPR dari Fraksi Gerindra Obon Tabroni mengatakan, program jaminan kehilangan (JKP) akan dimasukan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah dengan JKP yang include program BPJS Ketenagakerjaan. Tentang premi akan di-cover pemerintah. Itu harus dihitung dulu. Selain itu dilihat juga dari APBN kita, fiskal kita," kata Obon.

Obon mengatakan, kesepakatan hasil rapat panja terkait pesangon tersebut selanjutnya akan dibahas dalam tim perumus dan tim sinkronisasi.

"Nilainya tetap sama (32 kali upah), namun skema detailnya ada dalam timus," ujarnya.

Baca juga: Anggota Baleg DPR: RUU Cipta Kerja Dibawa ke Rapat Paripurna 8 Oktober

Rencananya, omnibus law RUU Cipta Kerja akan disahkan dalam rapat paripurna pada 8 Oktober mendatang.

Saat ini pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja sudah masuk dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi.

"Tanggal 8 (Oktober) kemungkinaan akan dilakukan Rapat Paripurna. Jadi dimulai dengan panitia kerja, kemudian tim kecil lalu harmonisasi, kemudian 8 (Oktober) akan dilakukan paripurna," kata Obon dalam diskusi yang digelar PSHK secara daring, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Polemik RUU Cipta Kerja: Nasib Pekerja di Tangan Penguasa dan Pengusaha

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Nasional
Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Nasional
Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Nasional
Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Nasional
Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

Nasional
Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Nasional
Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

Nasional
Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Nasional
Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Nasional
Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Nasional
Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Nasional
Kapolri Perintahkan 'Bekingan' Bandar Judi Disikat Habis

Kapolri Perintahkan "Bekingan" Bandar Judi Disikat Habis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.