Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Kompas.com - 30/09/2020, 08:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui, proses tracing menjadi kendala terbesar dalam penanganan Covid-19 saat ini.

Sebab, banyak penolakan dari masyarakat karena ada stigma negatif terhadap penderita Covid-19.

"Karena banyaknya resistansi dari masyarakat di lapangan akibat adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penderita Covid-19 dan ini harus dihindari," ujar Wiku sebagaimana dikutip dari laman resmi Satgas Covid-19, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Ganjar Minta Kepala Daerah Tingkatkan Jumlah Testing Covid-19

Kondisi tersebut juga diperparah adanya berita bohong yang menghilangkan rasa percaya terhadap pasien yang menjadi subyek tracing.

Wiku pun mengakui, proses tracing, testing, dan treatment (3T) merupakan upaya yang tidak mudah.

"Untuk itu kami menghimbau masyarakat untuk betul-betul memahami bahwa keterbukaan kita semuanya sangat penting bagi pemerintah dalam upaya pemerintah melakukan tracing," kata Wiku. 

Masyarakat, kata dia, harus terbuka terkait riwayat perjalanan dan interaksi yang dilakukan.

Masyarakat lainnya pun diminta tidak memberikan stigma negatif terhadap penderita positif Covid-19.

"Apa yang bisa dilakukan masyarakat, kita bisa bersama-sama memudarkan stigma negatif. Ingat musuh kita bukan saudara-saudara kita atau orangnya. Musuh kita adalah virusnya," ucap Wiku.

"Bersikap jujur dan suportif kepada petugas adalah sikap yang penting dalam menyukseskan program 3T," kata dia. 

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 7-14 September 2020 terhadap 90.967 responden, masih ada tujuh persen masyarakat yang mengucilkan atau memberikan stigma negatif kepada penderita Covid-19.

Baca juga: Rasio Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tinggi, padahal Testing Bermasalah

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, temuan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Sebab, kasus-kasus penolakan masih terjadi di lapangan.

"Tentunya ini tak bisa dibiarkan saja, misalnya ada kasus pegawai BPS. Dia positif Covid-19 dan masuk RSD Wisma Atlet Kamyoran," ucap Suhariyanto.

"Kemudian setelah dinyatakan negatif Covid-19 dan pulang, lalu di kosannya ditolak sehingga kita harus carikan tempat tinggal baru," kata dia. 

Merujuk hal ini, dia menyarankan ke depannya ada sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang Covid-19.

Tujuannya, seluruh masyarakat dapat memahami dengan baik tentang pandemi saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com