Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/09/2020, 19:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menilai, polemik tentang kebangkitan komunisme atau Partai Komunisme Indonesia (PKI) kerap menguat setiap tahun menjelang 30 September.

Ia menduga isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Agus dalam webinar tentang "Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?" yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S) pada Selasa (29/9/2020).

"Bahwa wabah kebangkitan komunisme sulit tidak diakui untuk hadir setiap tahun menjelang 30 September atau 1 Oktober. Karena kemunculan berulang pada saat yang tetap itu, sulit dimungkiri bahwa isu itu sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik," kata Agus melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Soal Tuntutan KAMI, Wakil Ketua DPR: Kami Tegas Menolak Komunisme

Agus menyadari sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan karena berhubungan dengan pengalaman perseorangan tentang PKI sehingga membuat tulisan, memoar buku atau mengadakan pertemuan dengan teman senasib pada zaman dulu.

Di sisi lain, ada juga yang menganggap dirinya anti-PKI sehingga merasa bahwa hal penghilangan sejarah PKI sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme.

Terlepas dari itu, Agus menekankan bahwa hukum negara sudah tegas mengatur tentang larangan PKI melalui Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia serta UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Ia menilai, dua payung hukum itu sudah cukup kuat untuk mengebiri perseorangan atau paham komunis yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Nasdem Tolak RUU HIP jika Tak Cantumkan TAP MPRS Larangan Komunisme

Oleh sebab itu, ia menilai perdebatan tentang PKI merupakan hal sia-sia dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.

"Polemik yang menguras waktu tenaga dan pikiran dari aset bangsa yang sebenarnya diperlukan meningkatkan efektivitas usaha pembangunan nasional," kata Agus.

"Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas-membalas ini tidak ada habisnya dan terkadang juga argumentasi dari proses balas-membalas postingan itu sangat tidak logis," kata dia.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Ideologi komunisme bertujuan mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pengungsian sebagai sistem dari hasil masa lalu.

Baca juga: PKS: Aneh jika TAP MPRS Larangan Komunisme Tak Dijadikan Rujukan RUU HIP

Oleh karena itu, Agus menyarankan, dalam menghadapi kebangkitan komunisme, lebih baik menghilangkan segala isu yang berkaitan tentang kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan di Indonesia dapat untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan pengungsian.

Agus menganggap sejarah bangsa tentang PKI tidak untuk mencari pihak yang salah atau yang benar. Agus juga menilai polemik itu hanya akan merugikan generasi muda.

"Polemik semacam ini yang tak mengandung pengertian akademik intelektual, tetapi lebih bersifat politis untuk menghancurkan lawan," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com