Pilkada Saat Pandemi, Komnas HAM Minta Jaminan Hak Hidup dan Sehat Warga

Kompas.com - 29/09/2020, 18:14 WIB
Petugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj. ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYAPetugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi Pemilihan Kepala Daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). Simulasi tersebut digelar untuk menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di tengah wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu menjamin hak atas hidup, hak kesehatan dan hak atas rasa aman warga negara selama penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut Komnas HAM, dengan adanya pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada tidak cukup hanya memastikan hak memilih dan dipilih.

"Jadi tidak hanya soal bagaimana melayani hak pilih dan dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan sebagai bagian dari hak asasi manusia, tapi di sisi lain adalah hak atas hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman itu juga dipastikan," kata Komisioner Komnas HAM Hairansyah dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Foto Risma Boleh Dipasang di APK Peserta Pilkada Surabaya, Ini Alasannya...

Hairansyah mengatakan, hak memilih dan dipilih memang menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Tetapi, hak tersebut tak termasuk dalam rumpun non-derogable rights atau hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Oleh karenanya, kata Hairansyah, pemenuhan hak tersebut memungkinkan untuk ditunda dan dibatasi.

Sebaliknya, hak atas kesehatan adalah hak asasi yang memiliki penikmatan yang tertinggi dari seluruh hak asasi manusia sehingga harus diutamakan.

"Karena kalau tidak sehat, itu istilahnya untuk hak-hak lainnya tidak bisa akan menikmatinya. Maka itulah yang penting kemudian hak kesehatan itu menjadi faktor utama (dalam Pilkada)," ujar Hairansyah.

Baca juga: KPU: Beberapa Daerah Tak Memungkinkan Gelar Kampanye Daring Pilkada

Hairansyah mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya meminta pemangku kepentingan untuk sementara menunda Pilkada. Sebab, gelaran tersebut memicu terjadinya kerumunan massa.

Hal ini terbukti saat masa pendaftaran peserta pada 4-6 September lalu. Meski bakal calon kepala daerah telah diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, iring-iringan massa tetap tercipta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X