Kompas.com - 29/09/2020, 14:59 WIB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap masyarakat tidak merasa kebal terhadap Covid-19. Pasalnya, ancaman penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini nyata. Sehingga, saat ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkannya sebagai pandemi.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka kebal terhadap Covid-19.

"Status yang kita hadapi sekarang adalah pandemi. Artinya, boleh dikatakan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang betul-betul aman atau bebas dari Covid-19," kata Doni konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube resmi BNPB, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Pakar UI: Pandemi Covid-19 di Indonesia Belum Terkendali, Lakukan PSBB Ketat!

Ia kemudian merujuk hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik yang menyebut bahwa ada 17 persen responden yang merasa tidak yakin akan tertular penyakit itu.

Menurut dia, jika persentase itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia, maka ada puluhan juta masyarakat yang merasa bahwa dirinya kebal terhadap Covid-19.

"Kalau persentase itu dihitung dari jumlah penduduk nasional 270 juta orang, ya ada sekitar 45 juta orang yang yakin tak akan tertular," ucapnya.

BPS sebelumnya melakukan survei secara virtual terhadap 90.97 responden pada 7-14 September lalu, untuk mengetahui perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan survei yang dilakukan, Kepala BPS Suharyanto menyebut, ada 17 persen responden yang merasa bahwa mereka tidak akan terpapar virus corona.

Baca juga: Anggota DPR: Menkes Terawan Perlu Tingkatkan Koordinasi Penanganan Covid-19

"Persentase ini tinggi. Dari 100 orang, 17 responden sangat yakin tidak mungkin tertular Covid-19. Bahkan, tidak mungkin tertular," ungkap Suharyanto seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Menurut dia, ada korelasi persepsi antara kemungkinan tertular dengan tingkat pendidikan seseorang yang disurvei. Suharyanto menjelaskan, semakin rendah tingkat pendidikan responden, semakin mereka tidak yakin akan tertular Covid-19.

Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, memiliki kesadaran tinggi bahwa virus tersebut dapat menular.

Tak ada sanksi tegas

Doni mengungkapkan, jika semakin banyak masyarakat yang merasa bahwa dirinya tidak akan terpapar Covid-19, maka penyebaran penyakit ini berpotensi kian meluas.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, saat ini ada 497 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia yang telah terdampak Covid-19. Adapun kasus positif Covid-19 bertambah 3.509 orang pada 28 September, sehingga mengakibatkan akumulasinya mencapai 278.722 orang sejak kasus pertama diumumkan.

Dari jumlah tersebut, 206.870 pasien yang sebelumnya dinyatakan positif telah sembuh atau dinyatakan negatif Covid-19. Sedangkan, 10.473 orang dilaporkan meninggal dunia.

Baca juga: Video Viral Pasien Covid-19 Telantar di RS, Ketua Gugus Tugas Kaget

Doni menambahkan, dari laporan yang diterima Satgas Penanganan Covid-19, diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 adalah orang tanpa gejala atau OTG.

"Kalau seandainya yang 17 persen tadi merasa tak akan terpapar. Lalu ada orang dekat mereka tertular, maka cepat atau lambat mereka tertular juga," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap, agar masyarakat tidak menganggap enteng penularan penyakit ini.

"Covid itu nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi. Secara global korbannya mencapai hampir 1 juta orang," ungkapnya.

Menurut dia, salah satu cara paling efektif untuk mencegah penularan Covid-19 yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mengenakan masker, menjaga jarak, serta rajin mencuci tangan dengan sabun usai beraktivitas di ruang publik.

Baca juga: Ini Hak-Kewajiban Pemerintah dan Warga Negara Saat Pandemi Covid-19

Namun, Suharyanto mengatakan, tidak sedikit pula masyarakat yang enggan menerapkan protokol kesehatan. Hal itu disebabkan karena kurangnya ketegasan pemerintah terhadap para pelaku pelanggar protokol kesehatan.

"Sekarang ini pemerintah sudah menerapkan sanksi, tampaknya ke depan sanksi ini perlu dipertegas lagi," ucapnya.

Survei menunjukkan bahwa 55 persen responden yang disurvei mengungkapkan ketiadaan sanksi tegas yang dibuat pemerintah menjadi alasan mereka enggan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, 39 persen responden merasa bahwa tidak ada penderita Covid-19 di sekitar mereka. Sehingga, mereka merasa tidak perlu menerapkan protokol tersebut.

Selain itu, 33 persen responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka akan kian sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Menko PMK Klaim Kasus Covid-19 di Indonesia Tak Terlalu Parah, Benarkah?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.