Saat Pemerintah Mengeklaim Sudah Benar Tangani Pandemi Covid-19...

Kompas.com - 29/09/2020, 08:20 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) shutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka Covid-19 di Tanah Air belum menunjukkan penurunan signifikan.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Senin (28/9/2020) hingga pukul 12.00 WIB, ada 278.722 kasus positif Covid-18 di Tanah Air. 

Sebanyak 206.870 orang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 10.473 dinyatakan meninggal dunia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Positivity Rate Kota Bekasi Kini di Angka 11,11 Persen

Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini Indonesia sudah berada dalam jalur yang benar dalam penanganan Covid-19 walau dalam kondisi berat.

"Alhamdulillah sekarang ini Indonesia, walaupun terpapar dengan kondisi berat, tapi dibanding negara lain kita berada dalam track yang benar," ujar Muhadjir saat menjadi pembicara di acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2020 secara daring, Senin (28/9/2020).

Muhadjir mengatakan, saat ini Indonesia sudah memasuki tahap berupaya mengatasi pandemi Covid-19 bersamaan dengan pemulihan ekonomi.

Sebab, kata dia, dari lima bulan Covid-19 melanda Tanah Air, dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan sangat besar disamping dampak-dampak lainnya yang terpengaruh.

Menurut Muhadjir, dampak sosial sudah bisa diatasi dengan digulirkannya berbagai bantuan sosial jaring pengaman sosial (bansos jps), baik dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, maupun kementerian lainnya.

"Sekarang lebih dari 41 juta kepala keluarga (KK) yang dapat layanan bansos, belum termasuk bantuan kesehatan yang jumlahnya mencapai 136 juta KK. Insya Allah masalah bansos JPS ini sudah berada di dalam track yang benar," kata Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Ekonomi Kita Minus, tapi Defisit Pertumbuhan Tak Separah Negara Lain

Hal yang sama juga terdapat di sektor kesehatan. Muhadjir mengakui bahwa di awal, pemerintah pun gelagapan karena fasilitas kesehatan yang terbatas, termasuk jenis virus corona penyebab Covid-19 ini pun sulit diramal pergerakannya saat pertama kali kemunculannya.

"Di sektor kesehatan kita juga sudah mulai ada di track yang benar. Memang pada awalnya kita gelagapan, tapi sekarang ini sudah mulai menemukan bentuknya," kata dia.

"Tinggal bagaimana melengkapi berbagai alat kesehatan, kebutuhan yang dilakukan untuk testing, tracing, treatment (3T), dan upaya untuk terus suplai kebutuhan-kebutuhan pengobatan, termasuk alat kesehatan dan penyediaan lab-lab untuk tes PCR, sekarang sudah mulai ada di track yang benar," kata dia.

Muhadjir mengakui, upaya-upaya tersebut perlu disempurnakan. Namun, ia menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah sejauh ini pun sudah cukup baik.

Muhadjir juga menyebut bahwa kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlalu parah dibandingkan yang terjadi di negara-negara besar lain.

Jika dibandingkan dengan negara yang jumlah penduduk terbesar lainnya di dunia, kasus Covid-19 di Indonesia terbilang masih kecil.

"Angka kasus wabah Covid-19 ini, kita tidak terlalu parah dibanding negara-negara besar lain," ujar Muhadjir saat menjadi pembicara di acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2020 secara daring, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Bandingkan Kasus Covid-19 dengan Negara Berpenduduk Terbanyak di Dunia, Menko PMK: Kita Tidak Terlalu Parah

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X