Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Kompas.com - 28/09/2020, 20:56 WIB
Warga menjalani tes usap (swab test) melalui mobil tes polymerase chain reaction (PCR) saat tes usap massal di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2020). Tes usap massal dengan target 5.000 orang di 15 kecamatan sekota Makassar tersebut sebagai upaya menekan penularan COVID-19 yang masih tinggi di daerah itu. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/hp. ANTARA FOTO/ARNAS PADDAWarga menjalani tes usap (swab test) melalui mobil tes polymerase chain reaction (PCR) saat tes usap massal di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2020). Tes usap massal dengan target 5.000 orang di 15 kecamatan sekota Makassar tersebut sebagai upaya menekan penularan COVID-19 yang masih tinggi di daerah itu. ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, seharusnya pemerintah mampu melakukan pemeriksaan terkait Covid-19 terhadap 38.000 orang dalam satu hari.

Hal itu disampaikannya saat konferensi pers daring bersama Kepala Badan Statistik (BPS) Suhariyanto yang ditayangkan di kanal YouTube resmi BNPB, Senin (28/9/2020).

"Kemampuan pemerintah didukung oleh sejumlah (pihak) swasta, ya Kemenkes, ya swasta hari ini rata-rata sudah mencapai lebih dari 30.000 spesimen per hari," ujar Doni.

Baca juga: 10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

"Nah seharusnya memang kita mampu memeriksa 38.000 orang per hari," lanjutnya.

Meski demikian, Doni menyebut kemampuan tes spesimen harian di Indonesia saat ini sudah meningkat secara positif.

"Sudah mengalami kemajuan yang cukup bagus," tegasnya.

Doni pun menanggapi perihal permintaan melakukan tes swab PCR secara massal untuk masyarakat.

Menurut dia, usulan seperti itu harus dipertimbangkan matang.

Secara spesifik, Doni menyebut jika akan diadakan tes usap massal, diutamakan di daerah dengan risiko penularan tinggi Covid-19.

Baca juga: Pemkot dan DPRD Kota Bekasi Susun Perda soal Covid-19 untuk Perkuat Penerapan Sanksi

Tujuannya, supaya reagen (pereaksi kimia) yang digunakan saat tes tidak terbuang percuma.

"Supaya reagen-nya tidak mubazir mengingat satu kali pemeriksaan biayanya cukup besar," ungkap Doni.

"Tetapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk memperbanyak tes dan merata di seluruh provinsi," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X