Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Kompas.com - 28/09/2020, 20:34 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas menilai penyelesaian kasus tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani tak bisa diselesaikan melalui mekanisme kultural seperti bakar batu dan santunan.

Menurutnya, satu-satunya jalan penyelesaian kasus tersebut adalah melalui pengadilan hukum.

"Saya kira peristiwa ini tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme kultural seperti bakar batu atau santunan, tapi harus melalui pengadilan," ujar Cahyo dalam konferensi pers virtual yang digelar Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Senin (28/9/2020).

Baca juga: Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani hingga Desakan Membentuk Tim Investigasi

Menurutnya, jika penegakan hukum diabaikan, akan terjadi impunitas dan kekerasan akan terus terjadi.

Maka dari itu, mekanisme hukum harus diperkuat untuk mengakhiri kekerasan di Papua.

"Tanpa pengadilan, besok kita akan mendengar lagi kasus seperti ini," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di samping itu, ia mempertanyakan langkah pemerintah yang selalu mengampanyekan pembangunan di bumi Papua.

Namun, di tengah retorika tersebut justru terjadi kekerasan yang dialami langsung masyarakat Papua.

Baca juga: Seorang Pendeta Tewas Ditembak KKB di Intan Jaya, Papua

"Pemerintah selalu mengkampanyekan pembangunan, tapi bukan pembangunan yang dinikmati, tapi kekerasan yang dirasakan masyarakat Papua, ini krisis kemanusiaan," kata dia.

Ia menambahkan, kekerasan di Papua harus segera dihentikan.

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan 'Sapa', Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan "Sapa", Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Finlandia, Total 5.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Indonesia Apresiasi Upaya Kanada Bantu Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Jokowi: BOR di Wisma Atlet Saat ini 25 Persen, Sebelumnya 90 Persen

Nasional
Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Nasional
Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Tim 75: Keberatan KPK atas LAHP Ombudsman sebagai Sikap Antikoreksi

Nasional
KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

KSAD Terima Laporan Ada Pemotongan Gaji Siswa Pendidikan Infanteri di Seluruh Rindam

Nasional
KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

KSAD Ancam Pidanakan Penyeleweng Uang Makan dan Gaji Siswa Bintara-Tamtama

Nasional
Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Data Varian Baru, Kasus Covid-19 dengan Varian Delta Terus Bertambah di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Jokowi Klaim Pandemi di Jawa-Bali Mulai Turun, Utamanya di Jakarta

Nasional
Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Jokowi Tinjau RS Modular Pertamina, Berkapasitas 305 Tempat Tidur

Nasional
Memaknai Corona ala Madura

Memaknai Corona ala Madura

Nasional
ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

ICJR: Aksi Dinar Candy Harus Dilihat sebagai Bentuk Protes, Bukan Pornografi

Nasional
1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

1.331 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 25 Provinsi, DKI Jakarta Catat 390

Nasional
Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X