10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Kompas.com - 28/09/2020, 20:27 WIB
Pekerja membersihkan layar iklan pesan layanan masyarakat terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, Minggu (27/9/2020). Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan kedisiplinan dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAPekerja membersihkan layar iklan pesan layanan masyarakat terkait penanganan COVID-19 di Jakarta, Minggu (27/9/2020). Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan kedisiplinan dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto menyebut, ada 10 strategi pengurangan angka kematian Covid-19 yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.

Pemerintah mendorong ada strategi terkait dengan pengurangan angka kematian,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020).

Strategi pertama, peningkatan atau pengembangan kapasitas rumah sakit, Kedua penyiapan fasilitas isolasi mandiri di wisma atlet dan sejumlah hotel untuk pasien orang tanpa gejala.

Baca juga: 2 Hektar Lahan di TPU Rorotan Disiapkan Khusus Jenazah Covid-19

Dua strategi ini digunakan untuk mengatasi masalah tingginya tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di rumah sakit. Saat ini hampir setengah kapasitas tempat tidur di RS rujukan Covid-19 sudah terisi.

"Dilaporkan secara nasional keterisian tempat tidur ICU dan isolasi secara nasional, bed occupancy rate 46,29 persen," kata Airlangga.

Strategi ketiga pemerintah untuk menekan angka kematian yakni pemisahan kelompok pasien umum dengan pasien berpenyakit bawaan atau komorbid.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Strategi keempat, perlindungan terhadap kelompok rentan dengan penyusunan kebijakan yang lebih ketat, misalnya work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Kedua strategi ini diterapkan untuk mengatasi masalah dua penyebab kematian utama pasien Covid-19, yaitu kesulitan bernapas dan kesulitan bernapas yang disertai gagal jantung, yang biasanya ada pada pasien dengan penyakit bawaan.

Baca juga: Klaster Keluarga Terus Melonjak, Kini Kasus Covid-19 di Kota Bekasi Capai 3.237t

Strategi kelima, pasien Covid-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis.

Keenam, isolasi bagi pasien tanpa gejala dapat dilaksanakan terpusat di hotel atau wisma atlet. Dua strategi ini diterapkan untuk mengatasi masalah keterlambatan penanganan pasien kritis Covid-19.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X