Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Kompas.com - 28/09/2020, 16:56 WIB
Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (12/12/2019) KOMPAS.com/YOGA SUKMANAKepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (12/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Badan Pusat Statistik ( BPS) mengungkapkan sejumlah alasan mengapa masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan Covid-19.

Survei digelar secara daring oleh BPS terhadap 90.967 responden di seluruh Indonesia pada 7 hingga 14 September 2020.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, survei mengungkap mayoritas alasan masyarakat adalah tidak adanya sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan.

"Sebanyak 55 persen responden mengatakan, karena tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Santri di Banyumas Disanksi Bersihkan Kamar Mandi

"Kemudian, 39 persen responden menyatakan, karena tak ada kejadian Covid-19 di lingkungan sekitar mereka," lanjut dia.

Lalu, sebanyak 33 responden mengaku, tak mematuhi protokol kesehatan karena menyulitkan pekerjaan mereka.

Selain itu, ada 23 persen responden yang mengungkapkan harga masker, faceshield dan APD lain yang cenderung mahal menjadi penyebab keengganan menerapkan protokol kesehatan.

"Selanjutnya, ada 21 persen responden mengaku tidak patuh protokol kesehatan karena ikut-ikutan orang lain," tutur Suhariyanto.

"Yang menarik, ada 19 persen responden tak patuh protokol karena aparat atau pimpinan mereka tak memberikan contoh," lanjut dia.

Terkahir, sebanyak 15 persen responden menyampaikan sejumlah alasan lain.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Nasional
14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Segera Disidang

Nasional
Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Jokowi: Mulai Tahun 2021 Akan Dibangun 7 Lokasi Pembibitan

Nasional
Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X