SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Kompas.com - 28/09/2020, 15:40 WIB
Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. KOMPAS.com/FARIDA FARHANKetua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Kubu Muchdi Purwopranjono, Badaruddin Andi Picunang tidak mempermasalahkan langkah Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kepengurusan DPP Partai Berkarya.

"Itu sah-sah saja, beliau (Tommy Soeharto) punya hak untuk itu," kata Badar saat dihubungi, Senin (28/9/2020).

Kendati demikian, Badar menilai, ada keanehan dari gugatan tersebut yaitu ada tiga gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Menurut Badaruddin, gugatan-gugatan tersebut memperjelas tidak ada kekompakan di kubu Tommy Soeharto.

"Sebagai orang awam ini pasti dipertanyakan, tidak ada kekompakan di sana, semakin memperjelas manajemen yang dibangun selama ini," ujarnya.

Badar mengatakan, pihaknya juga sudah menyiapkan data dan fakta atas kepengurusan DPP Partai Berkarya.

Menurut Badar, sejak Menteri Hukum dan HAM menerbitkan SK Kepengurusan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maka tidak ada pihak lain yang bisa menggunakan simbol Partai Berkarya.

"Tim hukum kami sudah siap dan siap dengan argumen data dan fakta. Dan perlu diketahui bahwa selain kepengurusan kami tak ada yang bisa memakai simbol-simbol Partai Berkarya (Beringin Karya) sejak 30 Juli 2020," ucapnya.

Baca juga: Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Lebih lanjut, Badar mengatakan, sudah tidak ada kubu di kepengurusan Partai Berkarya, Ketua Umum Partai Berkarya adalah Muchdi Purwopranjono dan Tommy Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina.

Namun, kata Badar, jika Tommy keberatan namanya dicantumkan, pihaknya akan melakukan revisi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X