5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Kompas.com - 28/09/2020, 15:21 WIB
Ilustrasi PBB Alexandros Michailidis / Shutterstock.comIlustrasi PBB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab atas tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas Papua yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman.

Dalam hak jawab yang disampaikan pada forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB), Indonesia menilai pernyataan yang disampaikan Loughman tidak mewakili sikap masyarakat Papua.

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany dalam rekaman video resmi PBB, Sabtu (26/9/2020).

Diplomat muda yang mewakili Indonesia itu menyebut Vanuatu memiliki obsesi berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Baca juga: Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial," kata Silvany.

Bukan kali ini saja Vanuatu dan negara-negara di kawasan Pasifik enyuarakan persoalan HAM dalam Sidang Umum PBB.

Kompas.com mencatat, sejak tahun 2016 setidaknya perwakilan Indonesia selalu memberikan pukulan telak atas tudingan yang disampaikan oleh negara-negara tersebut.

Berikut selengkapnya:

2016

Saat itu, negara-negara di kawasan Pasifik, yang terdiri atas Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Mereka bahkan mendesak digelarnya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Salah satu desakan itu datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare.

"Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin," katanya.

"Banyak laporan pelanggaran HAM di Papua Barat menunjukkan hubungan erat antara hak untuk menentukan nasib sendiri dengan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi," kata dia.

Baca juga: Bantah Vanuatu, Kemenlu Sebut Sudah Undang Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua

Namun, argumen dari negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia.

Saat mendapat giliran berbicara, Rakhmatia menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

Laporan yang mereka sampaikan disebut bermotif politik yang dirancang untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat, yang secara konsisten terlibat menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata.

"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini," kata Rakhmatia.

"Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri," katanya.

2017

Kali ini giliran diplomat muda Ainan Nuran yang menjadi perbincangan dalam forum tersebut saat membacakan hak jawab atas tudingan persoalan HAM yang disampaikan oleh negara-negara di kawasan itu.

"Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat," kata Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Dengan lantang dan tegas, Ainan membacakan sebuah naskah yang berada di atas mejanya.

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan.

Di dalam pernyataan tersebut, Ainan menyebut bahwa negara-negara yang dianggap pro seperatis Papua itu tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti atas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: PM Vanuatu Diminta Belajar Ilmu Hubungan Internasional

"Dalam 3 tahun terakhir, 4.325 kilometer jalan dibuka, 30 pelabuhan baru dibangun, 7 bandara baru dibangun, 2,8 juta orang Papua mendapatkan kesehatan dasar secara gratis, 360.000 siswa Papua mendapat pendidikan gratis," papar Ainan.

Ia juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 9,1 persen. Hal itu membuat Papua sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Ia pun heran dengan sikap sejumlah negara yang terus menghembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ia bahkan menekankan bahwa isu HAM selalu digaungkan oleh individu yang pro kelompok separatis.

"Saya ulangi, oleh individu," tegas Ainan.

Pernyataan itu dibacakan oleh Ainan selama kurang lebih 4,5 menit. Para delegasi negara anggota PBB pun hadir.

"Apakah penegakkan HAM di negara-negara tersebut sudah sempurna?" tandas Ainan.

Dia lalu menutup hak jawab yang disampaikan dengan peribahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Peribahasa itu seakan menjadi serangan balik bagi negara-negara yang selama ini terus mendorong kemerekaan Papua.

"Bak menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," pungkas Ainan.

2018

Berbeda dari dua tahun sebelumnya, saat itu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang langsung menyampaikan tanggapan atas kritik yang diberikan Vanuatu.

Kalla menegaskan, Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan kepulauan itu mengusik kedaulatan teritori Indonesia.

"Sudah terlalu lama Indonesia memilih untuk membangun hubungan persahabatan dengan Vanuatu, termasuk dalam menunjukkan solidaritas dan simpati selama masa-masa sulit," kata Kalla seperti dikutip Antara.

Baca juga: Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Ia menegaskan, untuk menciptakan masyarakat yang damai, berkelanjutan, dan berkeadilan, semua negara harus menghormati hukum dan prinsip-prinsip internasional PBB, termasuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Dalam hubungan ini, Indonesia sangat menyesalkan upaya Vanuatu untuk mendukung atau bahkan yang terburuk menjadi bagian dari gerakan separatis di Papua.

"Tindakan permusuhan ini tidak memiliki tempat di sistem PBB. Suatu tindakan yang jelas melanggar prinsip-prinsip PBB," kata Wapres.

Ia menekankan, "Indonesia tidak akan membiarkan negara mana pun merusak integritas teritorial NKRI."

2019

Diplomat Indonesia Rayyanul Sangadji menegaskan, Papua akan selalu menjadi bagian dari Indonesia. Ia mengungkapkan hal itu saat memberikan hak jawab atas keterangan yang disampaikan Vanuatu.

"Papua akan dan selalu menjadi bagian dari Indonesia," tegas Rayyanul dalam video yang dipublikasikan oleh webtv.un.org Sabtu (28/9/2019).

Dia mempertanyakan apakah Vanuatu sudah mempelajari status legal dan historis Papua sebagai bagian integral dari Republik Indonesia.

Dia kemudian mengajak Vanuatu untuk kembali mendalami berbagai fakta sejarah mengenai Papua.

"Supaya Vanuatu tak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali," ujarnya.

Diplomat asal Ambon tersebut kemudian menerangkan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia, Papua sudah menjadi bagian di dalamnya.

Baca juga: Indonesia ke Vanuatu: Anda Bukan Perwakilan Papua, Berhentilah Berfantasi!

Pernyataan Rayyanul itu diperkuat dengan resolusi bernomor 2504 yang dihasilkan dalam Sidang Umum PBB 1969 silam.

Dia menyesalkan masih ada negara yang menanamkan permusuhan dan perpecahan pada negara lain.

Rayyanul menyoroti bahwa Vanuatu terus melakukan pendekatan provokatif dengan mendukung tudingan yang tidak berdasar pada bukti.

"Yang Vanuatu tidak sadari adalah provokasinya tak hanya menghasilkan sebuah harapan palsu. Namun juga memicu konflik," sesalnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Epidemilog Minta Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum WHO Umumkan Omicron

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.