Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Kompas.com - 28/09/2020, 15:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini," kata Rakhmatia.

"Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri," katanya.

2017

Kali ini giliran diplomat muda Ainan Nuran yang menjadi perbincangan dalam forum tersebut saat membacakan hak jawab atas tudingan persoalan HAM yang disampaikan oleh negara-negara di kawasan itu.

"Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat," kata Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Dengan lantang dan tegas, Ainan membacakan sebuah naskah yang berada di atas mejanya.

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan.

Di dalam pernyataan tersebut, Ainan menyebut bahwa negara-negara yang dianggap pro seperatis Papua itu tidak mengerti atau bahkan menolak untuk mengerti atas pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: PM Vanuatu Diminta Belajar Ilmu Hubungan Internasional

"Dalam 3 tahun terakhir, 4.325 kilometer jalan dibuka, 30 pelabuhan baru dibangun, 7 bandara baru dibangun, 2,8 juta orang Papua mendapatkan kesehatan dasar secara gratis, 360.000 siswa Papua mendapat pendidikan gratis," papar Ainan.

Ia juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua mencapai 9,1 persen. Hal itu membuat Papua sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.

Ia pun heran dengan sikap sejumlah negara yang terus menghembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ia bahkan menekankan bahwa isu HAM selalu digaungkan oleh individu yang pro kelompok separatis.

"Saya ulangi, oleh individu," tegas Ainan.

Pernyataan itu dibacakan oleh Ainan selama kurang lebih 4,5 menit. Para delegasi negara anggota PBB pun hadir.

"Apakah penegakkan HAM di negara-negara tersebut sudah sempurna?" tandas Ainan.

Dia lalu menutup hak jawab yang disampaikan dengan peribahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Peribahasa itu seakan menjadi serangan balik bagi negara-negara yang selama ini terus mendorong kemerekaan Papua.

"Bak menepuk air didulang, terpercik muka sendiri," pungkas Ainan.

2018

Berbeda dari dua tahun sebelumnya, saat itu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang langsung menyampaikan tanggapan atas kritik yang diberikan Vanuatu.

Kalla menegaskan, Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara kepulauan kepulauan itu mengusik kedaulatan teritori Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com