5 Pukulan Telak Indonesia bagi Pengkritik Penerapan HAM Papua di PBB

Kompas.com - 28/09/2020, 15:21 WIB
Ilustrasi PBB Alexandros Michailidis / Shutterstock.comIlustrasi PBB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab atas tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas Papua yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman.

Dalam hak jawab yang disampaikan pada forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB), Indonesia menilai pernyataan yang disampaikan Loughman tidak mewakili sikap masyarakat Papua.

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany dalam rekaman video resmi PBB, Sabtu (26/9/2020).

Diplomat muda yang mewakili Indonesia itu menyebut Vanuatu memiliki obsesi berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Baca juga: Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial," kata Silvany.

Bukan kali ini saja Vanuatu dan negara-negara di kawasan Pasifik enyuarakan persoalan HAM dalam Sidang Umum PBB.

Kompas.com mencatat, sejak tahun 2016 setidaknya perwakilan Indonesia selalu memberikan pukulan telak atas tudingan yang disampaikan oleh negara-negara tersebut.

Berikut selengkapnya:

2016

Saat itu, negara-negara di kawasan Pasifik, yang terdiri atas Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Mereka bahkan mendesak digelarnya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Salah satu desakan itu datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare.

"Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin," katanya.

"Banyak laporan pelanggaran HAM di Papua Barat menunjukkan hubungan erat antara hak untuk menentukan nasib sendiri dengan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi," kata dia.

Baca juga: Bantah Vanuatu, Kemenlu Sebut Sudah Undang Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua

Namun, argumen dari negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia.

Saat mendapat giliran berbicara, Rakhmatia menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

Laporan yang mereka sampaikan disebut bermotif politik yang dirancang untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat, yang secara konsisten terlibat menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.