Kompas.com - 28/09/2020, 15:21 WIB
Ilustrasi PBB Alexandros Michailidis / Shutterstock.comIlustrasi PBB
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu menyampaikan hak jawab atas tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas Papua yang disampaikan oleh Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman.

Dalam hak jawab yang disampaikan pada forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB), Indonesia menilai pernyataan yang disampaikan Loughman tidak mewakili sikap masyarakat Papua.

"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," kata Silvany dalam rekaman video resmi PBB, Sabtu (26/9/2020).

Diplomat muda yang mewakili Indonesia itu menyebut Vanuatu memiliki obsesi berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Baca juga: Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial," kata Silvany.

Bukan kali ini saja Vanuatu dan negara-negara di kawasan Pasifik enyuarakan persoalan HAM dalam Sidang Umum PBB.

Kompas.com mencatat, sejak tahun 2016 setidaknya perwakilan Indonesia selalu memberikan pukulan telak atas tudingan yang disampaikan oleh negara-negara tersebut.

Berikut selengkapnya:

2016

Saat itu, negara-negara di kawasan Pasifik, yang terdiri atas Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Mereka bahkan mendesak digelarnya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Salah satu desakan itu datang dari Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare.

"Pelanggaran HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin," katanya.

"Banyak laporan pelanggaran HAM di Papua Barat menunjukkan hubungan erat antara hak untuk menentukan nasib sendiri dengan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi," kata dia.

Baca juga: Bantah Vanuatu, Kemenlu Sebut Sudah Undang Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua

Namun, argumen dari negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik itu dibantah diplomat muda Indonesia, Nara Masista Rakhmatia.

Saat mendapat giliran berbicara, Rakhmatia menyebut negara-negara kepulauan di Pasifik itu telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia.

Laporan yang mereka sampaikan disebut bermotif politik yang dirancang untuk mendukung kelompok separatis di Papua Barat, yang secara konsisten terlibat menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.